TEMPO Interaktif, Jakarta:Jika terbukti ada anggaran titipan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2003, Gubernur Sutiyoso langsung akan menghentikannya. Hal tersebut dikatakan Sutiyoso usai memberi kata sambutan dalam Rapim ke-V/2003 Kamar Dagang dan Industri DKI di Hotel Horison, Ancol, Kamis (30/1). Oleh karena itu, setelah anggaran itu ditetapkan, Sutiyoso meminta kepada masyarakat dan wartawan untuk memberikan masukan-masukan atau referensi mengenai adanya proyek atau anggaran titipan tersebut. Menurut rencana, anggaran yang telah selesai dibahas dan disetujui dewan sebesar Rp.11,075 triliun akan ditetapkan setelah acara kata akhir fraksi-fraksi dalam rapat paripurna, Jumat (31/1) besok. Kalau cuma untuk cincai-cincai, ya mengapa tidak kami hentikan. Meski sudah disetujui di dalam APBD, kalau terjadi penyimpangan ya harus dihentikan segera, kata Sutiyoso. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPRD DKI tidak memangkas jumlah anggaran yang dialokasikan, namun hanya menggesernya dari pos anggaran satu ke pos anggaran lainnya. Dari data pembahasan tim perumus dewan, anggaran yang digeser itu mencapai Rp. 788,053 miliar. Pemangkasan memang terjadi di beberapa pos kegiatan. Sebagai misal, kegiatan koordinasi dalam rangka pembinaan pemungutan restribusi daerah yang dialokasikan di unit Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dikurangi sebesar Rp.192, 89 miliar. Namun, di unit yang sama, ada pos anggaran yang justru dinaikkan yakni untuk kegiatan insentif atau perangsang pemungutan pajak sebesar Rp.124,348 miliar. Kemudian pos-pos di sektor pendidikan seperti kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dialokasikan di Unit Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi dikurangi sebesar Rp.38,615 miliar. Sementara itu, bantuan pendidikan SD di Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) dikurangi sampai sebesar Rp.37 miliar. Namun, di sisi lain, dewan justru menyetujui penambahan dana bantuan untuk Polda Metro Jaya sampai sebesar Rp.17,2 miliar untuk pembangunan crisis center dan pembelian detektor bom.(Dimas Adityo-Tempo News Room)