Presiden Joko Widodo melakukan sambungan video call dengan salah satu dokter spesialis paru, Faisal Rizal Matondang, yang ikut turun langsung menangani pasien Covid-19 di RSPI Sulianti Saroso. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut masalah garam rakyat sudah diketahui masalahnya tapi tidak pernah dicari jalan keluarnya.
"Dari laporan yang saya terima, ada dua permasalahan utama yang kita hadapi dalam penyerapan garam rakyat. Pertama rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar kebutuhan industri. Ini harus dicarikan jalan keluarnya, kita tahu masalahnya tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya," kata Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.
Presiden menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik "Percepatan Penyerapan Garam Rakyat" melalui "video conference" dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
"Data per 22 September, masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap industri kita, ini agar dipikirkan solusinya sehingga rakyat garamnya bisa terbeli," kata Jokowi.
Masalah kedua adalah rendahnya produksi garam nasional Indonesia sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam. "Dari dulu gitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian," ujarnya.
Contohnya, dari kebutuhan garam nasional sebanyak 4 juta ton per tahun dan produksi garam nasional baru 2 juta ton akibatnya alokasi garam untuk kebutuhan industri masih banyak yaitu 2,9 juta ton.
"Saya kira langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan mulai dari pembenahan besar-besaran supply chain dari hulu sampai hilir. Sekali lagi pertama perhatikan ketersediaan lahan produksi," ungkap Presiden.
Presiden pun memerintahkan percepat integrasi antara ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi agar betul-betul diintegrasikan sekaligus melakukan ekstensifikasi.
Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor
32 menit lalu
Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bakal menegakkan aturan soal pelaku usaha jasa titip atau jastip yang berbelanja barang titipan orang lain dari luar negeri. Ia meminta agar Bea Cukai menertibkan pelaku usaha jastip yang masih bandel terhadap aturan.
Mendag Zulhas Jamin Permendag Pengaturan Impor untuk Selesaikan Barang Kiriman PMI yang Masih Tertahan
2 jam lalu
Mendag Zulhas Jamin Permendag Pengaturan Impor untuk Selesaikan Barang Kiriman PMI yang Masih Tertahan
Menteri Perdagangan Zulkfili Hasan alias Zulhas memastikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 yang mulai berlaku hari ini, bisa dipakai untuk penyelesaian kasus-kasus penyitaan barang kiriman dari pekerja migran Indonesia atau PMI yang masih tertahan.
