TEMPO Interaktif, Jakarta:Komite Pemulihan Ekonomi Nasional kembali mendesak pemerintah agar secepatnya membentuk lembaga penjaminan kredit guna mendorong pemulihan ekonomi rakyat yang didominasi usaha kecil menengah. Di samping itu, KPEN meminta pembahasan keputusan presiden menganai UKM segera diselesaikan. Ketua Harian KPEN Sofjan Wanandi mengungkapkan hal ini dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (27/6). Sofjan memandang pembentukan LPK sangat penting sebagai upaya pendukung program restrukturisasi UKM. Karena UKM yang sudah direstrukturisasi memerlukan modal baru untuk tumbuh dan berkembang. "Tapi problem UKM tetap pada penjaminan," ujar Sofjan. Ia mengambil contoh beberapa negara Asia lainnya seperti Korea, Jepang dan Malaysia telah memiliki LPK, UKM-nya tumbuh dengan pesat. "Karena mendapat kemudahan memperoleh kredit penjaminan dari LPK," katanya. Pola seperti ini, tambah bos Grup Gemala ini, lebih baik daripada memberikan kredit langsung kepada UKM dalam bentuk penyisian keuntungan BUMN sebesar 1 sampai 5 persen. Selain itu KPEN juga mengusulkan agar pemerintah menyederhanakan proses periznan bagi UKM lalu memperbolehkan girik tanah sebagai jaminan kredit dan mengupayakan pemakaian gedung milik BPPN untuk keperluan UKM. (Ucok Ritonga)