Penyaluran Subsidi Gaji Termin Kedua Ditargetkan Sebelum November

Kamis, 1 Oktober 2020 19:44 WIB

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan sambutan dalam pertemuan luar biasa secara virtual dengan para Menteri Perburuhan dan Ketenagakerjaan dari Negara Anggota G20 pada sesi II Asia Pacific Regional Event.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan penyaluran bantuan subsidi gaji termin kedua atau untuk bulan ketiga dan keempat dilakukan sebelum November 2020. "Kami berupaya sebelum November untuk subsidi bulan November dan Desember akan kami salurkan (termin kedua)," ujar Ida dalam konferensi video, Kamis, 1 Oktober 2020.

Ida mengatakan pihaknya masih akan menyelesaikan dulu seluruh tahap penyaluran pada termin pertama. Setelah penyaluran subsidi upah untuk dua bulan pertama selesai, Kemenaker terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap seluruh subsidi gaji pada termin tersebut sebelum melanjutkan penyaluran termin berikutnya.

Saat ini, penyaluran subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta segera masuk ke gelombang kelima atau gelombang terakhir. Namun demikian, penyaluran gelombang pertama hingga gelombang keempat hingga 30 September 2020 realisasinya belum juga mencapai 100 persen.

"Kalau lihat data dirut dan realisasi yang sudah diterima teman pekerja atau buruh ada kendala yang kami temukan dan menghambat penyaluran subsidi upah, misal tahap pertama masih ada yang belum direalisasi, belum seratus persen subsidi diterima," ujar Ida Fauziyah.

Ia mengatakan sejumlah kendala yang terjadi berkaitan dengan nomor rekening calon penerima. Misalnya, ada duplikasi rekening, rekening yang sudah tutup, rekening pasif, rekening tidak valid dan dibekukan, atau rekening pekerja tidak sesuai NIK atau tidak terdaftar. "Ini jadi kendala penyaluran belum 100 persen diterima teman-teman yang berhak."

Advertising
Advertising

Namun demikian, dia meminta pada calon penerima agar tidak khawatir. Ida memastikan pihaknya akan berupaya sebaik mungkin dalam memeriksa dan melakukan checklist sebelum menyalurkan subsidi gaji.

"Ini fungsi kami setelah dapat data yang sudah divalidasi BP Jamsostek, kami melakukan check list agar benar-benar data sesuai data yang diberikan penerima," kata Ida.

Berdasarkan data Kemenaker, pada tahap atau gelombang I, realisasinya baru 99,38 persen dari 2,5 juta calon penerima, gelombang II 99,38 persen dari 3 juta calon penerima , gelombang III 99,32 persen dari 3,48 juta calon penerima, dan tahap IV baru 69,18 persen daru 2,65 juta calon penerima.

Sementara itu, untuk gelombang V atau yang terakhir pada termin pertama, Kemenaker telah menerima data 618.588 nomor rekening pada 29-30 September kemarin. Namun, hingga kini belum ada penyaluran untuk tahap tersebut.

"Yang ke 5, datanya baru diterima kemarin dan kami butuh waktu untuk check list 4 hari kerja. Kalau dihitung dari sekarang, maka hari Selasa hari terakhir checklist setelah itu selesai akan kami sampaikan ke kas negara, kas negara ke bank penyalur, baru ke rekening penerima," ujar Ida.

Ida Fauziyah memperkirakan kementeriannya hanya dapat menyalurkan bantuan subsidi upah kepada 12,4 juta pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta. Angka tersebut sesuai dengan data yang telah divalidasi dan diserahkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Padahal mulanya pemerintah menargetkan bantuan total Rp 2,4 juta untuk empat bulan tersebut akan diserahkan kepada 15,7 juta pegawai.

Berita terkait

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

5 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

9 hari lalu

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

Pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlindungan sosial dinilai telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.

Baca Selengkapnya

MK Minta Penyaluran Bansos Tak Lagi Dilakukan Jelang Pemilu

9 hari lalu

MK Minta Penyaluran Bansos Tak Lagi Dilakukan Jelang Pemilu

MK tidak menemukan bukti penyaluran bansos oleh Jokowi dan sejumlah menteri ditujukan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Baca Selengkapnya

PKB Masih Lakukan Penjaringan Nama Calon untuk Maju Pilgub DKI Jakarta

14 hari lalu

PKB Masih Lakukan Penjaringan Nama Calon untuk Maju Pilgub DKI Jakarta

Ketua DPP PKB mengkonfirmasi saat ini pihaknya masih melakukan penjaringan nama terkait siapa saja calonnya yang akan maju Pilgub DKI.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Bansos dan Perlinsos yang Disinggung 4 Menteri Jokowi di Sidang Mahkamah Konstitusi

26 hari lalu

Perbedaan Bansos dan Perlinsos yang Disinggung 4 Menteri Jokowi di Sidang Mahkamah Konstitusi

Ini perbedaan Bansos dan Perlinsos yang disinggung oleh 4 menteri Jokowi di sidang Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Menteri Risma Ungkap Persoalan Penyaluran Bansos: Akurasi Data Bermasalah

26 hari lalu

Menteri Risma Ungkap Persoalan Penyaluran Bansos: Akurasi Data Bermasalah

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap persoalan akurasi data penyaluran bantuan sosial (Bansos) di sidang sengketa Pilpres di MK.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Pemberian Bansos untuk Atasi Dampak El Nino, Singgung Program di Negara Lain

27 hari lalu

Airlangga Sebut Pemberian Bansos untuk Atasi Dampak El Nino, Singgung Program di Negara Lain

Bansos ditujukan untuk menjawab permasalahan akibat fenomena alam El Nino.

Baca Selengkapnya

Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

34 hari lalu

Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

Masuknya PIK 2 dan BSD dalam kelompok 14 proyek strategis nasional (PSN) baru diduga beraroma balas budi.

Baca Selengkapnya

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

35 hari lalu

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan melonjaknya realisasi anggaran bantuan sosial menjadi Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

36 hari lalu

Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

Menko PMK menilai lebih baik pengawasan diperketat, ketimbang Bansos disetop menjelang Pilkada Serentak 2024.

Baca Selengkapnya