Dari kiri: Kepala Staf Presidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelum memulai rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019. Rapat membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum dan keamanan. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp 137,3 triliun untuk 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran ini termasuk yang paling besar.
"Kedua terbesar," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 29 September 2020.
Sri Mulyani berharap anggaran ini tidak hanya difokuskan untuk alat utama sistem pertahanan (alutsista). "Tapi kebutuhan dan kesejahteraan dari prajurit akan semakin diperhatikan dan membaik," kata dia.
Kepastian anggaran ini didapat setelah DPR dan pemerintah menyepakati UU APBN 2021. Anggaran Kemenhan yang sebesar Rp 137,3 triliun ini, naik dari tahun 2020 yang sebesar Rp 117,9 persen, maupun dari tahun 2019 yang sebesar Rp 115,4 triliun.
Awal 2020, Sri Mulyani sempat mengunggah momen bersama Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Pertahanan 2020 pada Kamis, 23 Januari 2020 di akun Instagram miliknya.
"Menteri Pertahanan dan Panglima TNI perlu duduk bersama agar belanja alutsista dapat lebih efisien dan memberikan kepastian," tulis Sri Mulyani di akun Instagram yang bernama @smindrawati pada Sabtu, 25 Januari 2020.
Menurut dia, pengadaan Alutsista membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Sebab, banyak peralatan militer yang dipesan dari luar negeri.
Sri Mulyani tidak ingin proses pembelian alutista harus dimulai dari awal lagi lantaran pergantian pemimpin. Dia juga meminta pengadaan alutista mempertimbangkan negara produsen, pembiayaannya dan proses pengadaan barang.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah memberikan anggaran untuk Kemenhan. Anggaran tersebut berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak negara, serta pinjaman dalam dan luar negeri.
Dia ingin setiap tahun penyerapan anggaran Kementerian Pertahanan dapat dieksekusi sesuai rencana. "Makin besar negara maka makin perlu meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. Lantaran akan semakin banyak ancaman baik dari dalam dan luar negara maupun secara tradisional dan non tradisional."
