TEMPO.CO, Jakarta - Bukalapak mencatat kenaikan hingga 86 persen pada transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-commerce ini. Selain itu, pengguna fasilitas pembayaran pajak ini juga naik 55 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan, untuk tahun depan, perusahaan menargetkan pertumbuhan transaksi hingga 3 kali lipat dibanding saat ini. Salah satunya dengan mengajak Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk bergabung dalam live PBB dan e-samsat di Bukalapak.

"Komitmen kami pada penciptaan kesetaraan akses teknologi ditujukan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik dari pemerintah, yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pendapatan negara," ujar Rachmat dalam konferensi video pada Kamis, 24 September 2020.

Bukalapak telah meluaskan wilayah untuk digitalisasi teknologi dalam urusan pajak PBB. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan ke wilayah Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Utara. Dibandingkan tahun lalu yang hanya Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Untuk pajak kendaraan bermotor, pada kuartal keempat tahun 2020 Jawa Tengah menambah cakupan wilayah pembayaran digital e-samsat selain Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau. Pada tahun ini juga Bukalapak menjadi platform pertama yang menerima pembayaran e-samsat di mitra Bukalapak sebagai dukungan pemerintah mengenai pajak daerah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama mengatakan, hadirnya platform yang mempermudah pembayaran pajak merupakan bentuk dukungan konkret pelaku industri digital terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengguna, menurut Hestu, dapat membantu pemerintah demi kelangsungan pembangunan negara sekaligus menjalan agenda negara. "Kami mengapresiasi sekali bahwa Bukalapak sebagai suatu platform digital marketplace itu sudah membantu kita pemerintah secara umum, memperluas layanan dan mempermudah layanan untuk wajib pajak untuk membayar pajak," sebut Hestu.

FAZRINALDO

Baca juga: Bos Bukalapak: Nilai Transaksi E-commerce Flat Meski Banyak yang Belanja