Luhut Usul ke Sri Mulyani Beri Tunjangan Prestasi Bagi Aparat di Perbatasan

Kamis, 24 September 2020 16:03 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan dan Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, menghadiri acara Sarasehan Nasional Hari Raya Nyepi, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (23/02/2019)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar aparatur yang bertugas di daerah perairan perbatasan memperoleh tunjangan prestasi seumpama berhasil menindak penyelundupan. Usulan itu telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Semua jajaran laut, Bakamla, polisi, TNI AL itu yang menangkap semua penyelundupan baik minyak, ganja, kalau boleh diatur 50 persen dikembalikan ke mereka sebagai tunjangan prestasi atau apa lah namanya,” ujar Luhut dalam konferensi virtual, Kamis, 24 September 2020.

Luhut menyebut pemberian tunjangan ini bisa menjadi salah satu cara pemerintah untuk mencegah adanya suap di wilayah perbatasan. Sebab, selama ini, ia menilai masih banyak pihak di dalam negeri yang terlibat aksi sogok.

Adapun usulan itu telah secara resmi disorongkan ke Kementerian Keuangan. Luhut meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati segera menindaklanjuti gagasannya.

“Proses sudah dibuat, sudah meluncur ke kantor Kementerian Keuangan. Saya mohon dipelajari dan kalau bisa tahun ini sudah dikeluarkan karena operasi sekarang sudah jalan,” katanya.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut, Luhut mengatakan Indonesia tak seharusnya terus-terusan dipandang rendah oleh negara lain seperti Singapura karena menerima suap. “Yang membuat kita dilecehkan adalah kita sendiri, karena kita mau disogok terus,” ucapnya.

Baca: Perintahkan Protokol Terapi, Luhut: Kenaikan Kasus Covid Mulai Mengkhawatirkan

Berita terkait

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

1 jam lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

17 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

20 jam lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

1 hari lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

1 hari lalu

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

Media asing menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan soal tawaran kewarganegaraan ganda

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

2 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

2 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

2 hari lalu

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap membentuk Satuan Tugas alias Satgas. terakhir tunjuk Bahlil pimpin Satgas Gula dan Bioetanol.

Baca Selengkapnya