TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut B. Pandjaitan memastikan akan melaksanakan keputusan Pemerintah, DPR RI, dan pihak penyelenggara untuk tetap menyelenggarakan pilkada pada 9 Desember 2020.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pihak terkait lainnya memiliki alasan di balik keputusan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

"Kalau sudah diputuskan, laksanakan [dan] amankan. Saya sebagai tentara, laksanakan dan amankan, tinggal sekarang bagaimana kita memitigasi [kemungkinan terjadinya penularan Covid-19]," katanya dalam acara Mata Najwa yang dikutip Bisnis.com, Rabu 23 September 2020.

Lebih lanjut, pihaknya bersama semua pihak terkait penyelenggaraan pilkada telah mendesain sedemikian rupa semua tahapan Pilkada untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

Dia pun mengimbau kepada seluruh pemimpin politik untuk mendukung jalannya Pilkada yang kondusif sebagai bagian dari penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. "Kita punya tanggung jawab. Sekecil apapun tanggung jawab kita adalah untuk keamanan republik ini," kata dia.

<!--more-->

Seperti diberitakan sebelumnya, permintaan penundaan Pilkada terus mengalir dari banyak pihak, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan alasan keselamatan masyarakat menjadi yang utama di tengah pandemi Covid-19.

Namun, Pemerintah, DPR RI, dan pihak penyelenggara pemilu tetap sepakat Pilkada diselenggarakan 9 Desember 2020 dengan penerapan protokol kesehatan di setiap tahapannya guna meminimalisir terjadinya penularan Virus Corona.

Baca juga: Perintahkan Protokol Terapi, Luhut: Kenaikan Kasus Covid Mulai Mengkhawatirkan