TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan pihaknya telah memeriksa 12 eksportir dan dua perusahaan pengurusan jasa kepabeanan sebagai tindak lanjut kasus pelanggaran ekspor benih lobster beberapa waktu lalu.

"Follow up dari itu sudah dilakukan BAP 12 eksportir. dan juga 2 PPJK dan ini tentunya hasil dari investigasi akan menentukan status perusahaan. Kami koordinasi terus dengan KKP dan tentunya Polres," ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 22 September 2020.

Sebelumnya, Bea Cukai melakukan penangkapan ekspor benih lobster yang diduga melanggar. Pelanggaran yang terjadi adalah pengekspor memberitahukan bahwa ekspor yang akan dilakukan adalah 1,5 juta benih lobster. Namun, pada kenyataannya, Bea Cukai mendapati ekspornya sebanyak 2,7 juta benih lobster.

"ini perbedaan signifikan. Untuk itu, kami Sudah melakukan investigasi dan koordinasi dengan Polres dan Karantina Cengkareng di bawah KKP," tutur Heru.

Sementara itu, benih lobster yang diamankan Bea Cukai saat ini telah dilepas liarkan kembali. "Karena dia sensitif, sudah kami melepasliarkan, dan ini sesuai persetujuan pengadilan negeri."

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya melepasliarkan 1,5 juta benih lobster di perairan Pandeglang, Banten. Hal ini dilakukan oleh Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang di perairan Karang Kabua pada Sabtu, 19 September 2020.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Sesditjen PRL) Agus Dermawan mengatakan, pelepasliaran lobster oleh LPSPL Serang merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.

“Pelepasliaran dilakukan untuk menjaga populasi lobster di alam agar tetap terjaga sehingga terhindar dari resiko kepunahan,” kata Agus melalui keterangan tertulis, Senin, 21 September 2020.

Adapun, jutaan benih lobster tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus penyelundupan oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan pada Selasa, 15 September 2020.

Benih lobster ini disita karena terdapat ketidaksesuaian antara jumlah benih lobster akan diekspor dengan data yang tertera dalam dokumennya.

Sementara itu, Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang, Syarif Iwan Taruna Alkadrie mengungkapkan alasan pemilihan lokasi pelepasliaran benih lobster didasarkan tempat tersebut masuk ke dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pandeglang. Sebab lainnya, karena kondisi dasar perairannya yang berupa karang dan pasir. "Pemilihan substrat terumbu karang selain sebagai tempat mencari makan sekaligus untuk melindungi benih lobster dari serangan predator," ujarnya.

Menurut Irwan, pelepasliaran kali ini merupakan yang terbanyak di wilayah kerjanya. Tahun 2020 setidaknya KKP telah melakukan pelepasliaran benih lobster di Pandeglang sebanyak empat kali. Terakhir, KKP telah melepasliarkan 43.000 benih lobster di Pulau Liwungan, Pandeglang pada 6 Juni 2020 lalu.

CAESAR AKBAR | EKO WAHYUDI