Perintahkan Protokol Terapi, Luhut: Kenaikan Kasus Covid Mulai Mengkhawatirkan

Selasa, 22 September 2020 09:55 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, saat mengunjungi Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengakui angka kenaikan kasus Covid-19 di delapan provinsi berzona merah mulai mengkhawatirkan. Ia pun meminta rumah sakit menerapkan berbagai cara untuk menekan kasus aktif, seperti melaksanakan protokol terapi bagi pasien.

“Saya minta mulai minggu depan Kementerian Kesehatan segera mensosialisasikan protokol terapi ini ke semua rumah sakit rujukan di delapan provinsi plus Aceh karena kenaikan kasusnya mulai mengkhawatirkan,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Senin, 21 September 2020.

Pemerintah mencatat provinsi dengan peningkatan kasus tertinggi meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara. Hingga Senin sore dilaporkan terjadi penambahan 4.176 kasus sehingga total orang terkonfirmasi positif corona di Indonesia mencapai 248.852 kasus.

Menurut Luhut, Kementerian Kesehatan mesti segera melakukan berbagai langkah selain mengimplementasikan protokol terapi. Misalnya, pendampingan dan pelatihan bagi dokter serta tenaga kesehatan. Dia juga meminta Kementerian mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Dia menyarankan rumah sakit-rumah sakit milik BUMN membantu rumah sakit daerah dalam pencegahan penyebaran wabah. Sebagai langkah antisipasi, dia pun memastikan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 akan segera turun ke lapangan pada pekan ini.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan, Alexander Ginting, mengatakan protokol standar disusun lantaran angka kematian pasien positif Covid-19 di ICU tinggi. Adapun terapi penanganan pasien Covid-19 meliputi tata-laksana manajemen klinis ringan, sedang, hingga berat.

Ia memastikan protokol ini dibuat bersama lima organisasi profesi dokter spesialis, yaitu Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Alexander mengatakan sosialisasi protokol terapi telah menjadi prioritas penanganan pandemi dari sisi kesehatan.

“Yang tidak kalah penting adalah kami juga akan memperkuat sistem deteksi dini Covid 19 yang terstandar serta memastikan setiap RS rujukan dan perawatan memiliki pasokan medis dan peralatan yang memadai dalam setiap fase circulation, inflamation, coagulapathy, oxigenation),” katanya.

Baca juga: Luhut Perintahkan Protokol Terapi Pasien Covid-19 di RS 8 Provinsi, Apa Artinya?


FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

14 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

2 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

2 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

2 hari lalu

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

Rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina dinilai tidak perlu.

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

3 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

3 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

3 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya