Pilpres AS Bakal Pengaruhi Global, Luhut Sebut Indonesia Pantau Trump vs Biden

Sabtu, 19 September 2020 11:13 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan memantau proses Pemilu Presiden (Pilpres) Amerika Serikat pada 3 November 2020 mendatang. Hasil pemilu ini dinilai bakal mengubah lansekap politik di Amerika dan berpengaruh secara global.

"Kami melihat itu," kata Luhut dalam kuliah umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ditayangkan di akun YouTube FEB UI pada Jumat malam, 18 September 2020.

Sejauh ini, dua kandidat yang akan bersaing di Pemilu Amerika adalah inkumben Donald Trump dari Partai Republik dan Joe Biden dari Partai Demokrat. Pemilu ini diwarnai dengan berlangsungnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina.

Di sisi lain, Luhut menyebut ekonomi yang semakin baik membuat Indonesia kian dihormati kedua negara. Sehingga, kepada Cina dan Amerika, Luhut mengatakan Indonesia terlalu besar untuk berpihak ke salah satu kekuatan. "Kami teman dari semua," ujarnya.

Dalam paparannya, Luhut juga mengutip publikasi dari Center for Agricultural and Rural Development (CARD) Iowa State University, Amerika Serikat. Dalam publikasi itu, dijabarkan bagaimana Amerika dan Cina saling menerapkan tarif impor sejak 6 Juli 2018, setahun setelah Trump menjadi presiden Amerika.

Advertising
Advertising

Pada 15 Januari 2020, tercapai kesepakatan dagang antara Amerika dan Cina fase pertama. Berikutnya, pada 14 Februari 2020, Amerika Serikat memangkas tarif impor dari 15 persen menjadi 7,5 persen.

<!--more-->

Cina mengikuti langkah pemangkasan tarif impor dari 10 persen menjadi 5 persen. Perkembangan perang dagang ini yang terus dipantau oleh Indonesia.

Di hari yang sama, 18 September 2020, Reuters juga menerbitkan laporan mengenai sejumlah perbedaan kebijakan luar negeri kedua kandidat presiden Amerika, Trump dan Biden. Salah satunya soal Cina.

Di bawah Trump, Reuters menulis hubungan Cina dan Amerika berada di level terendah dalam beberapa tahun ini. Trump mengklaim dirinya sebagai presiden pertama yang berani berhadapan dengan Cina.

Sebaliknya, Bidan menganggap Cina menikmati kekacauan yang terjadi di pemerintahan Trump. Termasuk, ketika Amerika dijauhi oleh negara aliansi mereka sendiri.

Biden berjanji akan memperbaiki kondisi ini dengan memperbaiki hubungan dengan aliansi mereka. Tujuannya tetap untuk menekan Cina, tapi dengan tekanan multilateral.

FAJAR PEBRIANTO | REUTERS

Baca: Luhut ke Pentagon: RI Terlalu Besar untuk Berkiblat ke Kekuatan Mana pun

Berita terkait

Survei: 58 Persen Responden Percaya Beijing Gunakan TikTok untuk Pengaruhi Opini Warga Amerika Serikat

41 menit lalu

Survei: 58 Persen Responden Percaya Beijing Gunakan TikTok untuk Pengaruhi Opini Warga Amerika Serikat

Jajak pendapat yang dilakukan Reuters/Ipsos mengungkap 58 persen responden percaya Beijing menggunakan TikTok untuk mempengaruhi opini warga Amerika.

Baca Selengkapnya

EHang Lebih Dekat Lagi ke Operasional Taksi Terbang Komersial di Cina

5 jam lalu

EHang Lebih Dekat Lagi ke Operasional Taksi Terbang Komersial di Cina

EHang raih sertifikat produksi untuk bakal taksi terbang EH216-S. Yang pertama di industri eVTOL dunia.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

9 jam lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

10 jam lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

12 jam lalu

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

Media asing menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan soal tawaran kewarganegaraan ganda

Baca Selengkapnya

Marak WNI Jadi Korban Penipuan Berkedok Pengantin di Cina, KBRI Ungkap Modusnya

1 hari lalu

Marak WNI Jadi Korban Penipuan Berkedok Pengantin di Cina, KBRI Ungkap Modusnya

Banyak WNI yang diiming-imingi menjadi pengantin di Cina dengan mas kawin puluhan juta. Tak semuanya beruntung.

Baca Selengkapnya

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

1 hari lalu

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap membentuk Satuan Tugas alias Satgas. terakhir tunjuk Bahlil pimpin Satgas Gula dan Bioetanol.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

1 hari lalu

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

BRIN sampaikan bisa saja padi hibrida dari Cina itu dicoba ditanam. Apa lagi, sudah ada beberapa varietas hibrida di Kalimantan. Tapi ...

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal, Promo Gajian hingga Sindiran Komikus Jepang

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal, Promo Gajian hingga Sindiran Komikus Jepang

Zulkifli Hasan mengungkap asal mula ditemukannya baja ilegal produksi pabrik milik Cina.

Baca Selengkapnya

Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

3 hari lalu

Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

Mendag Zulkifli Hasan menginspeksi mendadak sebuah pabrik baja milik investor Cina yang meproduksi baja ilegal tidak sesuai SNI.

Baca Selengkapnya