TEMPO.CO, Jakarta - Bank Pembangunan Asia alias ADB membangun hub regional untuk mendukung anggotanya berbagi pengetahuan dan memperkuat kerja sama dalam kebijakan dan administrasi perpajakan lintas ekonomi di Asia dan Pasifik, serta mitra pembangunan mereka.

“Saya sangat yakin bahwa salah satu kunci sukses dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di dunia yang dibentuk kembali oleh Covid-19 terletak pada penguatan mobilisasi sumber daya domestik dan kerja sama perpajakan internasional," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam seminar Pertemuan Tahunan ke-53 ADB pada hari ini, Kamis, 17 September 2020.

Hub regional akan berfokus pada dukungan pada mobilisasi sumber daya domestik dan kerja sama perpajakan internasional. Hal tersebut ditunjang melalui kolaborasi otoritas keuangan dan pajak di negara berkembang, dengan berbagai lembaga internasional seperti IMF, PECD, dan asosiasi pajak regional.

Masatsugu mengatakan meskipun banyak negara berkembang telah mempertahankan pertumbuhan produk domestik bruto yang kuat dan stabil dalam beberapa tahun terakhir, hasil pajak tidak meningkat secara proporsional.

Bahkan sebelum pandemi pun, ujar dia, banyak negara tidak mencapai hasil pajak minimum sebesar 15 persen dari PDB. Padahal, angka 15 persen tersebut pada dianggap sebagai tingkat minimum yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.

Saat ini, tuturnya, pandemi telah memperburuk situasi dengan meningkatnya tekanan pada pengeluaran ekonomi dan penurunan pendapatan pajak. Kondisi tersebut dinilai meninggalkan sedikit ruang untuk lebih meningkatkan pinjaman luar negeri.

Dalam kesempatan itu, para peserta seminar membahas bagaimana pemerintah harus menyeimbangkan upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak dan mempromosikan investasi yang dapat berkontribusi pada pemulihan yang kuat dari pandemi, dan kebutuhan untuk mendapatkan kepercayaan dari pembayar pajak sambil berupaya untuk meningkatkan basis pajak.

Untuk meningkatkan hasil pajak secara adil dan merata, ADB menilai pemerintah juga harus bekerja sama lebih erat, termasuk mengelola perencanaan pajak yang agresif dan memerangi penggelapan pajak.

Hal ini membutuhkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam inisiatif internasional seperti Kerangka Kerja Inklusif tentang BEPS (erosi dasar dan peralihan laba) dan Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak.

Baca: ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 5,3 Persen Tahun Depan