TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan upaya Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengevaluasi perusahaannya tak salah karena menjalankan fungsi pengawasan. Namun, ia menilai cara yang dilakukan Ahok dengan membeberkan persoalan melalui sebuah tayangan di media sosial perlu dikoreksi.

“Ibarat rumah tangga, kalau ada masalah dengan istri ya didiskusikan, diselesaikan. Bukan malah curhat ke infotainment,” tutur Komaidi saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 September 2020.

Komaidi mengatakan, sebagai komisaris, Ahok memiliki wewenang untuk memanggil dewan direksi dan memberikan pengarahan secara langsung. Semestinya, kata dia, Ahok menggunakan wewenang itu untuk merampungkan persoalan perseroan.

Meski memahami bahwa Ahok memiliki tujuan baik, Komaidi menyarankan seharusnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih langkah elegan untuk memperbaiki perusahaan pelat merah. Pada masa-masa krisis pandemi, dia juga berpendapat sebaiknya pejabat perserian tak saling menyalahkan karena justru akan memantik munculnya masalah anyar.

Lebih lanjut, ia menilai sikap Ahok terkesan ganjil. “Saya tidak tahu pasti motifnya apa. Saya melihat ada yang ganjil,” ucapnya.

Tiga hari lalu, tepatnya 14 September 2020, sebuah video pendek yang berjudul “NEKAT! AHOK BERANI LAKUKAN INI” beredar lewat melalui akun Politik Indonesia atau Poin di YouTube. Video viral itu mengundang jutaan penonton.

Dalam video berdurasi 6 menit 39 detik, Ahok mengkritik banyak hal tentang perusahaan. Selama menjabat sebagai komisaris di Pertamina, ia membeberkan masih banyak temuan permainan di dalam perusahaan pelat merah tersebut. "Kita ubah sekarang soal transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal ada permainan di dalam, masih terjadi," ujarnya.

Ahok mengaku sebetulnya tugasnya sebagai komisaris punya peran vital. "Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebenarnya. Komisaris itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk," ujarnya.

Karena itu, Ahok mendorong adanya pemangkasan birokrasi di Pertamina. Misalnya lewat mekanisme kenaikan pangkat jabatan. "Dulu kalau naik pangkat di Pertamina harus lewat Pertamina Reference Level, untuk bisa jadi SVP harus 20 tahunan. Sekarang saya ubah. Harus lewat lelang terbuka," katanya.

Ia juga mempersoalkan masih ada yang memanipulasi gaji di Pertamina. "Ada pejabat yang dicopot, tapi masih dapat gaji dengan besaran seperti di posisi sebelumnya. Padahal semestinya mengikuti jabatan baru. Bayangkan ada yang digaji Rp 75 juta, tidak kerja apa-apa karena gaji pokok dipatok tinggi. Ini yang sedang kita ubah sistemnya," ucapnya.

<!--more-->

Selain itu, Ahok juga mengaku kesal dengan jajaran direksi Pertamina soal pembangunan kilang minyak. "Di rapat kemarin kayaknya saya dibuat emosi saat membahas utang US$ 16 miliar. Pertamina ingin eksplorasi di luar negeri padahal di dalam negeri 12 cekungan. You ngapain di luar negeri?" katanya mengulang pernyataannya di dalam rapat tersebut.

Tak hanya Pertamina, Ahok juga mengkritisi soal Kementerian BUMN. "Karena semua RUPS yang menentukan KPI (key performance indicator) itu dewan komisaris dan dewan direksi yang ada di Kementerian BUMN," katanya.

Ahok juga menyinggung soal praktik-praktik bagaimana direksi BUMN bermain aman dengan melobi Menteri BUMN. Sejumlah komisaris BUMN pun merupakan titipan dari kementerian.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menanggapi kritik tersebut. "Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," ujar dia kepada Tempo, Selasa 15 September 2020.

Ia mengatakan kritik tersebut juga sejalan dengan restrukturisasi yang tengah dijalankan perseroan agar perusahaan menjadi lebih cepat, adaptif, dan kompetitif.

Menurut Fajriyah, Pertamina dan beberapa anak perusahaan telah menerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan menjalankan kerjasama dengan KPK dan PPATK yang membuktikan komitmen pertamina untuk lebih transparan, dan memastikan semua sesuai dengan prosedur.

"Hal-hal yang bersifat corporate action dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional, tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional," ujar Fajriyah.

FRANCISCA CHRISTY | FAJAR PEBRIANTO

Baca: Ahok Sebut Kementerian BUMN Harus Dibubarkan, Ini Respons Stafsus Erick Thohir