TEMPO.CO, Jakarta - Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga angkat bicara menanggapi kritik Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal permintaan Rp 500 miliar Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri ke perusahaan migas tersebut.

Arya menilai penyataan Ahok dalam video pendek yang kemudian berkembang viral itu merupakan urusan internal perusahaan pelat merah tersebut. Hal itu sekaligus sebagai ruang bagi komisaris dan direksi untuk berkomunikasi.

“Ya B2B (business to business) itu urusan mereka. Apalagi ini kan sama-sama BUMN. Bagi kami kementerian (BUMN) itu kantong kiri, kantong kanan. Silakan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B,” kata stafsus Erick Thohir tersebut, Rabu, 16 September 2020.

Sebelumnya beredar video pendek yang berisi kekesalan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina kepada perusahaan yang tengah diawasinya tersebut. Selain itu Ahok juga menyinggung Kementerian BUMN hingga perusahaan pelat merah lainnya seperti Peruri.

Dalam video berdurasi 6 menit 39 detik yang belakangan berkembang viral itu, Ahok menyebut sikap Perum Peruri yang meminta uang sebesar Rp 500 miliar untuk proses pengurangan dokumen kertas (paperless) di Pertamina. Permintaan Peruri dinilai sebagai hal yang tak masuk akal dan hanya ingin mencari uang.

“Itu sama aja udah dapat Pertamina, gak mau kerja lagi. Mau tidur sepuluh tahun jadi ular sanca, jadi ular piton,” kata Ahok.

Dalam video itu, Ahok menyebut banyak hal di Pertamina yang memancing emosinya. Salah satunya adalah soal jajaran direksi perseroan bisa diganti tanpa sepengetahuan dirinya sebagai komisaris utama dan tak sedikit direksi yang langsung melobi ke Kementerian BUMN. Selain itu, birokrasi pengangkatan pejabat Pertamina yang masih menggunakan sistem pangkat sehingga proses pemilihannya tidak proporsional.

Ahok juga menyinggung soal permainan gaji pejabat Pertamina yang disebutnya tak sesuai dengan jabatan. Belum lagi soal bisnis kilang Pertamina hingga rencana perseroan untuk kembali berutang untuk berekspansi.

Bukan hanya membeberkan kebobrokan Pertamina, Ahok juga mengungkapkan kekesalannya terhadap BUMN lain yang bermitra dengan Pertamina, yakni Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri.

Ahok juga berpendapat sudah saatnya Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan superholding yang menaungi holding-holding perusahaan pelat merah yang ada, seperti sistem Temasek Singapura. "Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum pak Jokowi turun," ucapnya.

BISNIS

Baca: Viral Video Ahok Kritik Pertamina Hingga Minta Kementerian BUMN Dibubarkan