TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Covid-19 Erick Thohir sudah menargetkan vaksinasi Covid-19 mulai Januari 2021. Menurut Erick, Indonesia termasuk negara yang paling agresif mendapatkan vaksin ini, dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.

"Karena sudah bisa men-secure vaksin dari beberapa partner," kata Erick dalam webinar Kementerian Perhubungan pada Selasa, 15 September 2020.

Meski demikian, Erick menegaskan bahwa timeline yang sudah dibentuk komite tidak bisa dibalik-balik. Untuk tahun 2020, fokus hanya pada kesehatan.

Mulai dari protokol kesehatan, hingga testing tracing dan treatment. Tujuannya agar tingkat kematian yang kini sudah mencapai 3,99 persen bisa terus menurun.

Tapi di saat yang bersamaan, kata dia, bantuan juga harus terus berjalan. Sebab, sudah banyak yang kehilangan pekerjaan, atau yang masih kerja tapi pendapatannya berkurang.

<!--more-->

Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengkritik komunikasi pemerintah kepada publik soal vaksin Covid-19. Seakan-akan, kata dia, pandemi ini bisa selesai dengan vaksin.

"Vaksin itu bukan solusi jangka pendek, bukan solusi magic yang bisa menghentikan pandemi," kata Pandu dalam acara Ngobrol @ Tempo pada Kamis, 10 September 2020.

Pandu mengingatkan bahwa pandemi ini adalah masalah kesehatan publik. Untuk menanganinya, butuh surveillance hingga perubahan perilaku secara mendasar di masyarakat dalam protokol kesehatan. Lalu baru vaksinasi massal hingga 70 persen dari jumlah masyarakat.

Tapi, strategi yang digunakan oleh Gugus Tugas Covid-19 bentukan pemerintah adalah pendekatan psikologis. Jalan yang ditempuh yaitu menenangkan masyarakat, tidak menyadarkan masyarakat akan bahaya.

Walhasil, kata Pandu, masyarakat pun sekarang abai dengan protokol kesehatan. "Karena strategi yang dilakukan pemerintah memang meninabobokan masyarakat supaya jangan terlalu khawatir," kata dia.

Baca juga: Usul PMN 2021 Rp 37 Triliun, Erick Thohir Akui Didukung DPR

FAJAR PEBRIANTO