TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mulai mencanangkan Operasi Yustisi yang diawali dengan pembagian 34.355.019 masker secara serentak, untuk menekan penyebaran Covid-19. Langkah tersebut dilakukan untuk membudayakan dan memperketat disiplin protokol kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2020 di 270 kabupaten/kota.

"Operasi Yustisi ini merupakan langkah sangat penting dalam penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai salah satu kunci utama untuk memutus rantai penyebaran Covid-19,” ujar Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 September 2020.

Komite, kata Erick, menjalin kerja sama dengan TNI - Polri, KPU, Bawaslu. Lalu, bersama pemerintah daerah akan memastikan 83 ribu titik kelurahan dan desa di seluruh Indonesia menerapkan protokol kesehatan memakai masker dan menjaga jarak secara disiplin.

Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono menambahkan, dengan Operasi Yustisi polisi akan terlibat langsung untuk menindak masyarakat yang tidak disiplin dalam menggunakan masker. “Polisi, TNI, Satpol PP, kejaksaan, hakim akan bekerjasama melakukan operasi pagi, siang, malam dan menerapkan sanksi tegas terhadap masyarakat yang tidak disiplin, namun tetap dengan cara-cara humanis," kata Wakapolri.

Untuk mengawali Operasi Yustisi, sebanyak 5 juta masker akan dibagikan oleh Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi di Jakarta. Selanjutnya pembagian masker akan dilakukan di berbagai provinsi, mulai dari Jawa Barat, Banten, Jakarta, hingga Bali, Maluku, dan Papua.

Gatot mengharapkan Operasi Yustisi bisa menjadi simpul sinergi, tekad kebersamaan dan kolaborasi yang kuat untuk menggaungkan disiplin masyarakat memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. “Juga sebagai semangat kita untuk mewujudkan budaya baru dan gaya hidup masyarakat di era new normal ini," tambahnya.

Baca juga: Airlangga: Pemerintah Gelar Operasi Yustisi Kedisiplinan Sampai di Perkantoran