TEMPO.CO, Jakarta - Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin melancarkan kritik terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai Senin, 14 September 2020.

Ungkapan kritik itu disampaikan oleh dua menteri Jokowi dan satu wakil menteri. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, di dalam acara Sesi Plenary Rapat Nasional Kamar Dagang Indonesia (Kadin Indonesia), Kamis, 10 September 2020.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), mengatakan indeks harga saham gabungan (IHSG) menghadapi ketidakpastian karena pengumuman Gubernur DKI Jakarta tadi malam.

"Kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin. Karena hari ini indeks [IHSG] masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI [Anies Baswedan] tadi malam sehingga indeks pagi ini sudah [turun] di bawah 5.000," tegas Airlangga, dalam acara Kadin, Kamis, 10 September 2020.

Airlangga menyindir perkara gas dan rem PSBB yang dilakukan Anies. Menurutnya, pengambilan kebijakan jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat.

"Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga public confidence. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," kata Airlangga.

<!--more-->

Pukul 10.36 WIB, pada sesi I perdagangan, IHSG anjlok 5 persen atau 257 poin menuju 4.891,87. Alhasil, perdagangan bursa mengalami trading halt.

Seraya menyesali keputusan tersebut, Airlangga membandingkan posisi awal April, ketika kinerja indeks saham sektoral mengalami penguatan selain sektor properti, perumahan, dan konstruksi.

“Sementara dari sisi pasar uang, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga mengalami apresiasi 9,73 persen dibandingkan dengan posisi 1 April 2020,” katanya dalam pembukaan diskusi virtual, Kamis, 10 September 2020.

Airlangga menjelaskan bahwa industri dasar dan kimia naik sebesar 28,91 persen. Aneka industri 26,24 persen dan pertanian 33,70 persen.

Kemudian keuangan 20,94 persen, pertambangan 20,96 persen, barang konsumen 19,25 persen, infrastruktur juga transportasi 8,37 persen dan perdagangan, jasa, serta investasi 7,46 persen.

“Sedangkan properti, perumahan, dan konstruksi mengalami kontraksi 10,14 persen,” katanya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita khawatir pelaksanaan PSBB penuh pada akhir kuartal III/2020 dapat memberikan tekanan pada sektor manufaktur.

"[PSBB penuh] sedikit banyak akan mempengaruhi industri manufaktur, apalgi kalau diikuti provinsi-provinsi lain yang akan [ikut] menerapkan PSBB yang ketat. Tapi, yang perlu disampaikan, bagi pemerintah kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujarnya dalam Sesi Plenary Rapat Nasional Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Kamis, 10 September 2020.

Agus menambahkan saat ini utilisasi sektor manufaktur telah berangsur pulih ke kisaran 53-54 persen. Agus menargetkan angka tersebut dapat terus meningkat dan menyentuh level 60 persen pada akhir 2020.

Utilisasi sektor manufaktur sebenarnya telah anjlok ke bawah posisi 50 persen per Mei 2020 dari posisi prapandemi di kisaran 60 persen.

<!--more-->

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyatakan pemberlakuan kembali PSBB penuh di Ibu Kota merupakan faktor baru. Maka dari itu, menurutnya, perlu pendekatan khusus untuk memitigasi dampak penurunan drastis PSBB seperti pada kuartal II/2020.

Mahendra meramalkan pendekatan khusus tersebut dibutuhkan jika penurunan pertumbuhan ekonomi tidak ingin lagi terulang pada kuartal IV/2020. Mahendra berpendapat pemulihan pertumbuhan ekonomi penting pada semester kedua 2020 agar pertumbuhan ekonomi secara konsolidasi pada tahun ini tidak terlalu anjlok.

"Kita harus berupaya mencari langkah-langkah yang bisa mensinergikan keduanya [kesehatan dan ekonomi]. Kita harus menjaga keseimbangan [antara kesehatan dan ekonomi] sebaik-baiknya," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan PSBB awal, menarik PSBB transisi dengan mempertimbangkan tiga hal.

Ketiga hal itu adalah: angka kematian karena Covid-19 yang tinggi, angka keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19, dan tempat tidur ICU untuk pasien Covid-19.