TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp 7 triliun. Angka ini naik 2,94 persen dibandingkan pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 6,8 triliun.

"Berdasarkan rapat kerja Komisi VII DPR bersama Menteri ESDM malam ini, maka kami menyetujui anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 7 triliun," kata Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan, Jakarta, Kamis malam, 10 September 2020.

Kesepakatan dibacakan usai rapat kerja (raker) Komisi VII Bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif setelah sebelumnya melalui rapat dengar pendapat bersama pejabat Eselon 1 Kementerian ESDM.

Adapun pagu anggaran 2021 Kementerian ESDM tersebut digunakan dalam enam program di antaranya. Pertama, dukungan manajemen (dukman) senilai Rp 618,66 miliar. Kedua, dukungan manajemen mitigasi dan pelayanan geologi sebesar Rp 1,002 triliun.

Ketiga, dukungan manajemen pertambangan mineral dan batubara Rp 458,20 miliar. Keempat, dukungan manajemen riset, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 521,77 miliar. Kelima dukungan manajemen pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp 489,72 miliar.

Lalu terakhir, dukungan manajemen energi dan ketenagalistrikan sebesar Rp 3,91 triliun, termasuk di dalamnya anggaran Ditjen Migas sebesar Rp 2 triliun, Ditjen Gatrik 174 miliar, Ditjen EBTKE Rp 1,3 triliun, BPH Migas Rp 271 miliar, dan BPMA Rp 69 miliar.

<!--more-->

Rapat juga menyepakati peningkatan paket kegiatan infrastruktur Kementerian ESDM pada RAPBN Tahun Anggaran 2021. Paket kegiatan yang disepakati untuk ditingkatkan adalah converter kit nelayan yang sebelumnya pada RAPBN 2021 ditetapkan 25.000 paket menjadi 28.000 paket, converter kit untuk petani 25.000 paket menjadi 28.000 paket, dan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU TS) dari 18.800 titik menjadi 22.000.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial juga melaporkan per 31 Agustus 2020, realisasi serapan anggaran Kementerian ESDM baru mencapai 38,77 persen. Adapun total pagu APBN 2020 ESDM yang telah dipangkas adalah Rp 6,21 triliun. "Realisasi anggaran hingga 31 Agustus telah mencapai Rp 2,409 triliun atau 38,77 persen dari lagu anggaran," ucapnya.

Meski angka serapan tersebut relatif kecil jika dibandingkan Kementerian lain, Ego menuturkan, capaiannya telah melampaui target prognosa yang ditetapkan Kementerian ESDM, yakni sebesar 37,6 persen sampai akhir Agustus 2020 atau senilai Rp 2,33 triliun. "Itu lebih tinggi 1,1 persen dari target. Sejauh ini realisasinya masih on the track," tuturnya.

Secara garis besar, Ego menjelaskan, anggaran Kementerian EDSM dialokasikan untuk tiga hal, yakni belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Untuk belanja pegawai dialokasikan Rp 921,78 miliar. Lalu hingga 31 Agustus realisasinya serapan untuk pos tersebut telah mencapai Rp 545,39 miliar atau setara 59,17 persen. Sementara untuk belanja barang dengan alokasi Rp 3,35 triliun, realisasinya baru Rp 1,12 triliun atau 33,38 persen.

Kemudian, untuk belanja modal Kementerian ESDM mengalokasikan Rp 1,935 triliun. Namun, hingga periode yang sama serapan anggarannya baru mencapai Rp 743,28 miliar atau setara 38,40 persen.

Ego Syahrial yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas menuturkan, Kementerian ESDM pada September ini menargetkan penyerapan anggaran mencapai 47,96 persen. Pada bulan selanjutnya, kata dia, penyerapannya akan naik secara bertahap ke 57,22 persen pada Oktober. Lalu pada November akan meningkat menjadi 73,62 persen. "Sehingga kami menargetkan anggaran di Desember nanti bisa terserap 94,14 persen,"

EKO WAHYUDI l FRANCISCA CHRITY ROSANA

Baca: Menteri ESDM Minta Freeport Segera Rampungkan Pembangunan Smelter