TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Tommy Kurniawan, mengadukan sejumlah masalah terkait infrastruktur kelistrikan di daerah pemilihannya, Kabupaten Bogor, kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dia mengatakan salah satu persoalan yang ditemukan ialah banyaknya tiang listrik usang hingga yang didirikan tak sesuai dengan tempatnya.

“Kami menemukan ada tiang listrik berdiri di dalam musala. Saya minta digeser sedikit tiangnya karena musala itu akan kami renovasi dari dana swadaya masyarakat,” ujar Tommy dalam rapat dengar pendapat Komisi VI, Rabu, 9 September 2020.

Mantan aktor itu mengungkapkan, kasus tersebut ia temui di Kecamatan Cibungbulan. Menurut Tommy, pemerintah daerah setempat sudah melaporkannya kepada kantor cabang PLN di Kabupaten Bogor, namun tak kunjung memperoleh respons.

Sedangkan untuk tiang-tiang listrik usang, Tommy mengaku menemukannya di beberapa titik di Desa Batok, Kecamatan Tenjo. Dia menyebut tiang-tiang dan kabel setrum berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan sehingga membuat masyarakat was-was.

Dia meminta perseroan segera membenahi. “Ini sangat membahayakan dan mengganggu. Mohon untuk segera ditindaklanjuti,” tuturnya.

Lebih lanjut, Tommy pun mempertanyakan sumber anggaran untuk perbaikan infrastruktur kelistrikan di daerah. Dia meminta penjelasan dari PLN apakah pos ini akan didanai dengan penanaman modal pemerintah atau PMN.

<!--more-->

PLN memang memperoleh PMN untuk 2021 sebesar Rp 5 triliun dari pemerintah. “Jadi kami tanyakan, bagaimana kebutuhan mapping-nya seperti apa. Kami perlu mendengar, terutama program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ucapnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak PLN belum memberikan tanggapan atas aduan Tommy. Namun, Tommy mempersilakan manajemen menjawabnya melalui penjelasan tertulis.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam paparan sebelumnya mengatakan PMN 2021 akan difokuskan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan daerah. Ia menyebut ada tiga program yang akan dilaksanakan.

“Rinciannya akan dipakai untuk distribusi Rp 2 triliun, transmisi Rp 2 triliun, dan listrik desa Rp 1 triliun sehingga totalnya RP 5 triliun,” ujar Zulkifli.

Zulkifli menjelaskan, program distribusi kelistrikan dilaksanakan di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah Indonesia timur. Kemudian, transmisi kelistrikan dilakukan di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan wilayah Indonesia timur lainnya. Sedangkan program listrik desa difokuskan di Indonesia timur.

Menurut Zulkifli, penambahan PLN Rp 5 triliun akan mengurangi pendanaan yang harus dicari atau gap funding serta memperbaiki distributed energy resources (DER) atau sumber daya energi yang didistribusikan untuk tahun-tahun selanjutnya. Bagi perseroan, modal ini juga berguna untuk meningkatkan kemampuan pendanaan infrastruktur.