TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memperoleh penyertaan modal pemerintah atau PMN sebesar Rp 5 triliun untuk tahun anggaran 2021. Rencana itu tertuang dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan modal dari pemerintah akan difokuskan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan daerah. Ia menyebut ada tiga program yang akan dilaksanakan.

“Rinciannya akan dipakai untuk distribusi Rp 2 triliun, transmisi Rp 2 triliun, dan listrik desa Rp 1 triliun sehingga totalnya RP 5 triliun,” ujar Zulkifli dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Rabu, 9 September 2020.

Zulkifli menjelaskan, program distribusi kelistrikan dilaksanakan di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah Indonesia timur. Kemudian, transmisi kelistrikan dilakukan di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan wilayah Indonesia timur lainnya. Sedangkan program listrik desa difokuskan di Indonesia timur.

Menurut Zulkifli, penambahan PLN Rp 5 triliun akan mengurangi pendanaan yang harus dicari atau gap funding serta memperbaiki distributed energy resources (DER) atau sumber daya energi yang didistribusikan untuk tahun-tahun selanjutnya. Bagi perseroan, modal ini juga berguna untuk meningkatkan kemampuan pendanaan infrastruktur.

Selain memperoleh PMN Rp 5 triliun pada 2021, PLN mengusulkan tambahan modal Rp 15 triliun. Adapun PLN berturut-turut telah memperoleh modal pemerintah sejak 2015.

Pada 2015, PLN memperoleh PMN sebesar Rp 5 triliun dengan total realisasi 100 persen. Kemudian pada 2016, PLN mendapatkan Rp 23,56 triliun yang saat ini juga sudah terselesaikan 100 persen.

Pada 2019, PLN memperoleh Rp 6,5 triliun dengan estimasi realisasi pada Juli 2020 sebesar 79 persen. Selanjutnya pada 2020, PLN memperoleh PMN Rp 5 triliun dengan estimasi realisasi pada Juli 2020 sebesar 38 persen.