"Guna meningkatkan produksi," kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan, Sarwo Edhy dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 5 September 2020.
Selain itu, tambahan alokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Sarwo berharap tambahan ini bisa memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang kurang di sejumlah wilayah Indonesia.
Sebelumnya, alokasi pupuk bersubsidi pada 2020 baru mencapai 7,9 juta ton. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020, sebanyak 10 persen juga dialokasikan sebagai cadangan pupuk. Sehingga, total yang didistribusikan adalah 7,1 juta ton.
Februari 2020, sempat muncul isu kelangkaan dan pengurangan pupuk di Jawa Timur hingga 50 persen. Tapi setelah ditelusuri, ternyata terjadi keterlambatan pemerintah daerah dalam memasukkan data kebutuhan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok berbasis elektronik atau e-RDKK.
Setiap bulannya, tanggal 20-25, pemerintah daerah dapat memasukkan kebutuhannya di portal ini. "Kami menghimbau agar lebih cepat diproses, agar tidak terjadi isu kelangkaan. Padahal pupuknya ada. Hanya petugasnya terlambat input sistem," kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri.
Meski demikian, mekanisme penyaluran lewat e-RDKK tetap akan digunakan. Sebab, Kementan menilai penyaluran pupuk melalui cara ini terbukti hasilnya lebih efisienm.
Menurut Sarwo, data penerima valid hingga 94 persen karena didukung data akurat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Hasil pemadanan dengan Dukcapil sehingga lebih valid," ujarnya.
