TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan vaksin virus Corona bakal tersedia secara bersubsidi maupun mandiri alias berbayar. Namun demikian, ia berujar vaksinasi mandiri bukan berarti akan lebih didahulukan ketimbang yang gratis.

"Tapi bukan nanti yang bayar diduluin dari yang gratis, bukan. Ini jangan diputarbalikkan. bahwa nanti ada sinkronisasi jadwal, data, jadi bukan juga diputarbalikkan seakan-akan pemerintah cari uang," kata Erick dalam konferensi video, Kamis, 3 September 2020.

Ia pun belum bisa menentukan kisaran harga vaksin mandiri tersebut, lantaran nantinya vaksin yang beredar di masyarakat pun tidak hanya dari satu produsen. Sehingga, harga tersebut akan bergantung kepada perusahaan dan negara terkait.

"Masing masing negara mempunyai kepentingan sendiri untuk proteksi rakyatnya. Karena kita belum bisa buat kita tergantung negara lain," ujar Erick. Untuk itu, ia berharap Indonesia pun bisa segera memproduksi vaksin merah putih agar bisa ikut menetapkan harga.

Secara kualitas, Erick mengatakan semua vaksin corona semestinya berkualitas bagus apabila telah melalui uji klinis tahap III. Sehingga, apabila uji klinis telah dilakukan, kualitas vaksin tersebut akan sama. Namun, apabila nanti harganya berbeda-beda, itu tergantung perhitungan produsen.

<!--more-->

"Mungkin cara menemukannya lebih mahal, kapasitas produksi lebih sedikit kan macam-macam dinamikanya, karena itu vaksin merah putih harus dilakukan," kata Erick. Meskipun hingga saat ini harganya masih dinamis, Erick memastikan bahwa pemerintah akan menyediakan vaksin gratis untuk masyarakat yang membutuhkan dengan kualitas yang baik.

Vaksin bersubsidi diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya masyarakat yang terdata sebagai Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan. "Apakah nanti datanya juga dilebarkan dengan BPJS kesehatan yang jumlah PBI ada 93 juta, ini yang kami jadi prioritas untuk masuk ke dalam vaksin gratis pemerintah," kata Erick.

Adapun vaksin berbayar atau mandiri, ujarnya, diperuntukkan bagi masyarakat yang mempu membayar vaksinasinya sendiri. Sehingga, bisa lebih meringankan beban APBN. Salah satu pihak yang menyatakan siap membayar vaksin mandiri adalah pengusaha yang tergabung di Kadin.

Namun demikian, Erick mengatakan untuk tahap awal, vaksin virus Corona tersebut akan diprioritaskan untuk 1,5 juta tenaga medis, antara lain dokter, perawat, dan bidan, termasuk dokter dan perawat di TNI maupun Polri. Tenaga medis akan didahulukan lantaran mereka adalah garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

"Mereka akan menjadi kekuatan kita untuk nanti melakukan imunisasi masal atau vaksinasi massal awal tahun, yang kami usahakan lebih cepat lagi kalau bisa," ujar Erick. Saat ini, vaksin penyakit tersebut masih dalam tahap uji coba. Salah satunya, uji coba tahap III yang dilakukan oleh Bio Farma dan Sinovac.

<!--more-->

Begitu nantinya bahan baku vaksin sudah diproduksi, Erick memastikan akan menempatkan tenaga medis dalam skala prioritas. "berdasarkan data rill siapa yang bisa dikedepankan untuk divaksin dulu. Seperti tadi dokter dan perawat yang sekarang ini jadi garda terdepan apalagi nanti yang pada mau lakukan vaksinasinya."

Namun kemudian, tenaga medis yang akan mendapatkan vaksinasi pun akan dikonsolidasikan data dan kriterianya. Sebab, kata Erick, di posisi dokter pun ada spesialisasi dan klasifikasi macam-macam. Sehingga, ia akan meminta masukan asosiasi dalam menentukan data tersebut.

Baca juga: Erick Thohir Usahakan Vaksinasi Massal Covid-19 Bisa Dipercepat di Akhir 2020

CAESAR AKBAR