TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tak akan meningkatkan kapasitas angkut kereta rel listrik atau KRL dalam waktu dekat. Kebijakan itu ditetapkan untuk mencegah munculnya penumpukan penumpang di dalam kereta pada jam-jam sibuk.

“(Kapasitas angkut) KRL kami pertahankan 45 persen meski KAI sudah minta ditingkatkan. Di lapangan, misalnya berangkat dari Bogor 45 persen, praktiknya di lapangan begitu mendekat ke Jakarta (orang) masuk-masuk, susah juga (mempertahankan kapasitas 45 persen),” tutur Menhub dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Senin, 31 Agustus 2020.

Budi Karya menyebut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah menyiapkan alternatif untuk mengantisipasi antrean panjang penumpang di stasiun-stasiun keberangkatan. Pada jam-jam tertentu, BPTJ menyediakan subsidi bus gratis, seperti dari Bogor, untuk tujuan Jakarta.

Adapun saat hari-hari sibuk seperti Senin, BPTJ menambah kapasitas armada gratis menjadi 100 unit. Skenario untuk mencegah membeludaknya penumpang, tutur Budi Karya, rutin dibahas sepekan sekali tiap pekan bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

“Kami membahas hal-hal detail bagimana agar kapasitas KRL tetap bisa terjaga 45 persen,” kata dia.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sejak dua bulan lalu berharap pemerintah memberikan relaksasi untuk kapasitas maksimal KRL. Perseroan meminta kapasitas angkut kereta aglomerasi ditingkatkan menjadi 60 persen untuk mengurangi kepadatan antrean penumpang di stasiun.

Sejak ditetapkan kapasitas angkut maksimal 45 persen atau 74 pelanggan per kereta pada 8 Juni, sejumlah antrean penumpang memang tampak mengular di pelbagai stasiun pada jam-jam tertentu. KAI melalui anak usahanya, PT Kereta Commuter Indonesia, mengklaim telah dengan baik mengantisipasi kepadatan di stasiun dan kereta dengan berbagai pengaturan protokol kesehatan yang ketat.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA