Trending Bisnis: Luhut Klaim Kesembuhan Covid di RI Tinggi Hingga Hanson Pailit

Senin, 31 Agustus 2020 06:31 WIB

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Ahad, 30 Agustus 2020, dimulai dari klaim Menteri Luhut Pandjaitan atas kesembuhan Covid-19 di Indonesia yang melampaui rata-rata dunia.

Setelah itu ada berita soal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus PT Hanson International Tbk. pailit serta dua perusahaan yang sedang mengincar akuisisi TikTok.

Selain itu ada juga berita soal Bos BCA yang meminta izin untuk boleh membentuk platform e-commerce guna mendukung sistem pembayaran UMKM, serta imbauan Menteri Luhut agar masyarakat tak selalu takut dengan Covid-19. Terakhir, ada soal saran BP Jamsostek bagi pekerja yang belum menerima subsidi gaji.

Keenam topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:

1. Luhut Sebut Kesembuhan Covid-19 di RI Lebih dari 72 Persen, Lampaui Negara Lain

Advertising
Advertising

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengklaim bahwa tingkat kesembuhan pasien positif Covid-19 di Indonesia melebihi rata-rata dunia. Ia menyebutkan tingkat kesembuhan pasien akan virus itu di Tanah Air mencapai 72 persen.

“Tingkat kesembuhan (Covid-19) kita ini lebih dari 72 persen. Kita lebih tinggi dari negara-negara lain atau rata-rata dunia yang mencapai 69 persen,” ujar Luhut dalam pidato pembukaannya di acara “High Impact Seminar dan Kick Off Program BI dalam GerNas Bangga Buatan Indonesia”, Ahad, 30 Agustus 2020.

Sayangnya, kata Luhut, selama ini masyarakat Indonesia cenderung pesimistis menghadapi pandemi Covid-19. Hal itu di antaranya karena masyarakat lebih menyoroti angka infeksi dibandingkan dengan angka kesembuhan.

Baca selengkapnya mengenai kesembuhan Covid-19 di sini.

2. Tok, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putuskan Hanson International Pailit

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan PT Hanson International Tbk. pailit dengan segala akibat hukumnya. Pernyataan pailit merupakan hasil Sidang Permusyawaratan Hakim yang berlangsung 12 Agustus 2020.

<!--more-->

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara PKPU Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Hanson International Tbk. telah berakhir.

Manajemen Hanson melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia bahwa putusan sidang tersebut telah diumumkan di dua surat kabar harian nasional pada 21 Agustus 2020.

"Atas putusan tersebut perseroan melakukan langkah-langkah dan upaya hukum sesuai dengan Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," tulis manajemen Hanson, Sabtu, 29 Agustus 2020.

Baca selengkapnya mengenai Hanson International di sini.

3. Dua Perusahaan Ini Incar TikTok dengan Nilai Penawaran Rp 293,42 Triliun

Dua perusahaan yakni Centricus Asset Management Ltd. dan Triller Inc. sedang membidik operasi TikTok di Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara lainnya dengan tawaran nilai akuisisi mencapai US$ 20 miliar. Angka ini setara dengan Rp 293,42 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.671 per dolar AS.

Dari sumber yang dikutip Bloomberg, sejumlah investor yang dinaungi oleh Centricus akan bekerja sama dengan Triller Inc. Triller dikenal sebagai media sosial berbasis musik dan video berbasis di AS.

Perusahaan tersebut akan memiliki saham minoritas dalam kerja sama tersebut. Centricus dan Triller telah menyerahkan tawarannya kepada ByteDance untuk mengakuisisi aset perusahaan di AS, Australia, Selandia Baru dan India.

Baca selengkapnya mengenai TikTok di sini.

4. Dukung Sistem Pembayaran UMKM, Bos BCA Minta Izin Bentuk Platform E-Commerce

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA Jahja Setiaatmadja menyatakan saat ini QR Code Indonesia Indonesian Standard (QRIS) telah mendukung platform digital. Namun hingga saat ini, Indonesia masih membutuhkan digital platform yang melingkupi kebutuhan secara nasional maupun spesifik industri dalam memasarkan produk-produk unggulan.

<!--more-->

"Bank memang tidak boleh jualan. Tapi mohon berikan kesempatan bank ciptakan platform e-commerce. Bukan untuk jualan, tapi hanya lakukan payment system," ujar Jahja pada kickoff Program Bank Indonesia dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Ahad, 30 Agustus 2020. "Sebab QRIS sudah adaptif dan bisa dipergunakan di samping payment debit lain."

Permintaan izin disampaikan bos BCA itu pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia agar platform e-commerce yang bisa benar-benar efektif mendukung sistem pembayaran UMKM.

Baca selengkapnya mengenai BCA di sini.

5. Luhut Pandjaitan: Jangan Terus-terusan Takut pada Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan pandemi Covid-19 harus memicu Indonesia untuk membuat inovasi dan reformasi di berbagai lini.

Dengan demikian, Tanah Air bisa keluar dari situasi pagebluk sehingga bisa lebih kuat dan kompetitif. "Kita jangan terus berada pada ketakutan kepada Covid-19," ujar Luhut dalam konferensi video, Ahad, 30 Agustus 2020.

Apalagi, kata dia, dunia ini sangat berubah dengan adanya pandemi. Banyak hal yang sebelumnya tidak dilakukan menjadi sangat mungkin diimplementasikan. "Kita harus membuat inovasi dan reformasi di sana sini, membuat republik tercinta ini lebih efisien lagi."

Baca selengkapnya mengenai Luhut Pandjaitan di sini.

6. Kepada Pekerja Belum Dapat Subsidi Gaji, BP Jamsostek Beri 3 Saran Utama Ini

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja menjelaskan ihwal pekerja yang termasuk kategori penerima subsidi gaji tapi belum juga menerima bantuan sosial tersebut hingga kini.

Ivansyah menyebutkan sedikitnya ada dua langkah utama yang bisa dilakukan oleh pekerja. Pertama, pekerja tersebut bisa langsung mengkonfirmasi kepada perusahaan tempat bekerja. "Peserta dapat menanyakan langsung kepada pihak perusahaan atau pemberi kerja apakah telah menyampaikan nomor rekeningnya kepada BP Jamsostek," katanya, Jumat, 28 Agustus 2020.

Sebab, kata Ivansyah, dalam pencairan program subsidi gaji ini diperlukan peran aktif perusahaan untuk menyampaikan data rekening para tenaga kerjanya yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

Simak selengkapnya mengenai subsidi gaji di sini.

Baca juga: Luhut: Bank Dunia Sebut Indonesia Lebih Mudah Recovery dari Pandemi

Berita terkait

Beri Makan Gibran yang Kelaparan di Bogor, TikToker Asal Depok Malah Diancam Dipenjarakan

14 jam lalu

Beri Makan Gibran yang Kelaparan di Bogor, TikToker Asal Depok Malah Diancam Dipenjarakan

TikToker asal Depok diancam dipenjarakan akibat video memberi makan bocah yang kelaparan di Desa Rawa Panjang, Kabupaten Bogor viral di media sosial.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

18 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

Pernyataan Luhut disebut kontra dengan narasi rekonsiliasi dan gotong royong membangun Indonesia yang terus digaungkan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

21 jam lalu

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

Prabowo Subianto aktif membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

1 hari lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, mendukung rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ingin rutin bertemu dengan para mantan presiden Republik Indonesia dengan membentuk presidential club.

Baca Selengkapnya

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

1 hari lalu

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

Gara-gara memiliki kewarganegaraan ganda punya paspor Prancis, Gloria Natapradja gagal jadi anggota paskibra 2016, ini kilas balik kasusnya

Baca Selengkapnya

Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

1 hari lalu

Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

Luhut bicara soal kemungkinan diaspora memperoleh kewarganegaraan ganda. Negara mana saja yang sudah menerapkannya?

Baca Selengkapnya

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

1 hari lalu

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Gibran mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Luhut soal orang toxic yang jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kemenperin akan Panggil Manajemen Sepatu Bata, Zulhas Sebut Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan

1 hari lalu

Terpopuler: Kemenperin akan Panggil Manajemen Sepatu Bata, Zulhas Sebut Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memanggil manajemen PT Sepatu Bata Tbk., imbas penutupan pabrik alas kaki itu di Purwakarta, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya