TEMPO.CO, Jakarta – Pengelola Jalan Tol Lingkar Dalam Kota (Cawang-Tanjung Priok), PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), memastikan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memberikan akses pengendara sepeda di jalur bebas hambatan tidak akan membuat perusahaan menanggung kerugian yang signifikan.

“Saya rasa kerugiannya tidak signifikan dibandingkan dengan manfaat yang akan dirasakan oleh warga,” tutur Chief Executive Officer (CEO) CMNP Fitria Yusuf saat dihubungi Tempo pada Jumat, 28 Agustus 2020.

Sebelumnya, rencana Anies mengusulkan penutupan sebagian jalur tol bagi kendaraan bermotor untuk lalu-lintas sepeda dikhawatirkan membuat pengelolan jalan tol rugi. Menampik kekhawatiran ini, Fitria menyebut kebijakan itu hanya berlaku pada jam-jam operasional tertentu. “Karena waktunya hanya beberapa jam di Hari Minggu, saat jalan tol juga tidak padat,” ucapnya.

Fitria memastikan manajemen CMNP mendukung upaya Anies untuk memberikan akses pesepeda di jalan tol. Namun, ia menyatakan masih menunggu izin resmi dari Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT.

Seumpama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengelola tol sudah mengantongi izin, pembukaan jalur pesepeda akan mengikuti standar keamanan dan protokol keselamatan. “Perlu dicatat, ketika digunakan untuk sepeda, jalur akan dikhususkan untuk sepeda saja. Jadi tidak akan ada kendaraan bermotor yang lewat di jalur yang sama sehingga tidak akan membahayakan mereka,” ucapnya.

Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Djoko Setijowarno sebelumnya menyoroti permintaan Anies untuk memberikan akses bagi pesepeda di jalan tol. Selain isu keselamatan, ia menyebut badan usaha jalan tol atau BUJT pun memiliki kewajiban untuk mengoperasikan jalur bebas hambatan dalam kurun waktu tertentu.

“Jangan sampai gara-gara ada jalur sepeda menyebabkan pihak BUJT merugi karena tidak cukup uang membayar besaran konsesinya,” ucapnya.

Alih-alih memasukkan pesepeda ke jalan tol, Djoko menyarankan Pemerintah DKI Jakarta membenahi lajur non-tol terlebih dulu. Pemerintah, kata dia, bisa membangun pembatas fisik agar keselamatan pesepeda terjamin.

Anies Baswedan menyatakan pemerintah terus berupaya membangun lajur sepeda secara masif. Jalur yang sudah terbangun saat ini sepanjang 63 kilometer di 22 ruas jalan DKI Jakarta. Selain itu, ada juga lajur sepeda sementara (pop-up bike lane) di sepanjang ruas Jl. MH Thamrin-Jl Jenderal Sudirman sebagai pelaksanaan Pergub ttg PSBB dalam masa transisi.

Karena volume pesepeda terus meningkat tiap minggunya di pop-up bike lane, Pemprov DKI Jakarta meminta adanya lajur tambahan dari tol. Merujuk data 20-26 Juli 2020, ada sebanyak 82.380 pesepeda dengan rata-rata kenaikan volume sejak minggu pertama hingga ketujuh sebesar 15 persen.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syarin Liputo membenarkan adanya surat tersebut. Rencana penyiapan satu ruas jalan tol bagi jalur pesepeda itu, kata Syarin, telah disampaikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Tepatnya mulai di Kebon Nanas sampai dengan ke arah Tanjung Priok, satu sisi, yang akan digunakan sebagai jalur sepeda sementara untuk sepeda road bike,” kata Syafrin saat ditemui di Balai Kota pada Rabu, 26 Agustus 2020.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut Syafrin, tengah menyiapkan ruas jalan tol dalam kota yang membentang dari Kebon Nanas sampai dengan Tanjung Priok sepanjang 20 kilo meter sebagai jalur sepeda road bike atau sepeda balap.

Dengan begitu, menurut Syafrin, ruas jalan tol sisi barat dari Kebon Nanas hingga Tanjung Priok bakal ditutup. Lalu, bakal ada traffic cone sebagai pembatas jalur sepeda sehingga tidak keluar ke jalan arteri atau bercampur dengan lalu lintas lainnya.

Ia menjelaskan, nantinya hanya akan ada satu jalur ditutup. "Diusulkan untuk hari Minggu saja jam enam sampai jam sembilan pagi. Tapi ini masih dalam pembahasan ya, kita masih menunggu persetujuan dari pak Menteri (PUPR),” ujar Syafrin.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR