Pemerintah Akan Relokasi Anggaran Pemulihan Ekonomi yang Belum Terserap

Kamis, 27 Agustus 2020 04:35 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) sebelum memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan/POOL

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah segera menyisir anggaran-anggaran pemulihan ekonomi nasional yang diperkirakan belum bisa terserap sampai akhir tahun ini. Serapan anggaran tersebut akan dilihat secara mendetail berdasarkan masing-masing kelompok program, antara lain kesehatan, perlindungan sosial, sektoral atau Pemda, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, serta insentif usaha.

"Untuk bisa segera direalokasi untuk fokus ke program yang bisa terealisasi dan berdampak signifikan untuk ekonomi," ujar Sekretaris Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Susiwijono Moegiarso kepada Tempo, Rabu, 26 Agustus 2020.

Susiwijono tidak memperinci perkiraan Komite mengenai potensi penyerapan anggaran PEN yang sebesar Rp 695,2 triliun itu hingga akhir tahun ini. Namun, khusus untuk anggaran kelompok kesehatan hingga akhir tahun diperkirakan baru akan terserap sebesar Rp 72,73 triliun dari alokasi Rp 87,55 triliun.

"Nah anggaran yg kemungkinan tidak terserap tersebut, akan di realokasi ke program baru, yang masih dalam kelompok yang sama (kelompok Kesehatan), namun dengan usulan program baru yang lebih operasional dan bisa realisasi anggaran," ujar Susiwijono.

Susiwijono mengatakan pemerintah segera menyiapkan program baru untuk menyerap anggaran pemulihan ekonomi itu. Perkara anggaran tersebut, menurut dia bakal dibahas rinciannya bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.

<!--more-->

"Jadi besok akan dibahas secara detail dan komprehensif, berapa proyeksi penyerapan anggaran masing-masing program sampai dengan akhir tahun, dan berapa yang berpotensi belum terserap, untuk segera disiapkan usulan program baru," ujar Susiwijono. Ia mengatakan langkah tersebut diambil untuk mendorong ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Hari ini Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PC-PEN) mengadakan Rapat Pleno secara lengkap yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Komite, baik secara tatap muka di Kantor Kemenko Perekonomian, maupun melalui video-conference.

Rapat Pleno Komite PC-PEN ini membahas hasil monitoring dan evaluasi selama 1 bulan pelaksanaan tugas Komite PC-PEN, terutama terkait dengan efektifitas program dan realisasi penyerapan anggaran. “Kita melakukan Rapat Pleno untuk membahas hasil monitoring-evaluasi (monev) pelaksanaan program dan realisasi anggarannya, dan akan menetapkan berbagai Langkah dan upaya untuk percepatannya” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Kebijakan Airlangga Hartarto.

Dalam kesempatan itu pun Komite melakukan evaluasi atas realisasi dan penyerapan anggaran atas semua Program Penanganan Covid-19 dan PEN. Perkembangan sampai dengan hari ini, realisasi anggaran dari 6 kelompok program PEN, mencapai Rp 182,55 Triliun atau sebesar 26,2 persen.

Selama dua bulan terakhir, komite mencatat realisasi anggaran tersebut meningkat dari penyerapan yang hanya sebesar Rp 124,62 Triliun di akhir Semester I dan Rp 147,67 Triliun di Juli yang lalu, atau meningkat 23,6 persen selama bulan Agustus ini, seiring dengan berbagai upaya percepatan mendorong realisasi program dan anggaran.

Selain itu juga dilakukan penyisiran atas semua program, sehingga diperoleh angka berapa anggaran yang diperkirakan masih belum terserap sampai dengan akhir tahun 2020. “Kami ingin memastikan bahwa semua alokasi anggaran sudah ada programnya dan sudah bisa dipastikan realisasinya. Kalau ada program yang berpotensi tidak terealisasi dan tidak terserap anggarannya, kita sudah siapkan beberapa usulan program baru dengan kriteria yang berdampak signifikan terhadap ekonomi kita” kata Airlangga.

Baca juga: Sri Mulyani: Penyerapan Anggaran PEN Masih 25 Persen

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 hari lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

1 hari lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

1 hari lalu

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai peran Bamsoet dalam memajukan berbagai produk dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

1 hari lalu

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus konsisten menerapkan kualitas hasil produksi jika ingin bisa bertahan di tengah dinamika ekonomi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

1 hari lalu

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

Kewajiban sertifiakasi halal UMKM ditunda, Asosiasi UMKM minta pemerintah lebih aktif sosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM dan PKL

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

2 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

2 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

3 hari lalu

Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Iriana tampak singgah ke stan UMKM mitra binaan Pertamina lalu membeli batik dan gelang.

Baca Selengkapnya

Kesalahan saat Belanja Bahan Makanan yang Bikin Pengeluaran Membengkak

3 hari lalu

Kesalahan saat Belanja Bahan Makanan yang Bikin Pengeluaran Membengkak

Belanja cerdas adalah kunci untuk berhemat. Berikut kesalahan belanja bahan makanan yang biasa terjadi dan bikin pengeluaran lebih banyak.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

3 hari lalu

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya