Buka Posko Aduan Nasabah, LBH Konsumen Jakarta Sebut Bumiputera Ingkar Janji

Rabu, 26 Agustus 2020 18:26 WIB

Sejumlah Nasabah Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa, 25 Agustus 2020. TEMPO/Ihsan Reliubun.

"Pertama kami ingin uang kami kembali. Kedua, kami ingin juga supaya pemerintah melalui DPR membantu mendesak Bumiputera membayar uang kami," kata Fien Mangiri, perwakilan Korban Asuransi Bumiputera kepada Tempo usai rapat dengan bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Ketiga, kata Fien, korban asuransi di Bumiputera ini berharap bisa dipertemukan dengan pihak manajemen. Mediasi itu bertujuan mencari jalan keluar supaya nasabah mendapat kepastian pengembalian uang nasabah.

Menurut Fien, pertemuan tersebut adalah kali pertama dengan DPR dan OJK untuk menyampaikan keluhan nasabah. "OJK itu seharusnya kasih kepastian kepada Bumiputera. Ini mau diapain di Bumiputera ini, tolong!" ujar Fien, sebelum memulai rapat dengar pendapat itu.

Dalam rapat tersebut, Fien menjelaskan bahwa setiap kali mendatangi perusahaan asuransi Bumiputera ini, nasabah hanya diminta menunggu. "Tunggu OJK minta kami jual aset, baru kita bayar uang kalian," tutur perempuan 43 tahun itu, meniru ucapan Bumiputera.

Fien ditunjuk sebagai perwakilan mewakili nasabah Bumiputera meliputi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. Rapat tersebut berlangsung pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 12.30 WIB.

IHSAN RELIUBUN | RR ARIYANI

Baca juga: Kisah Nasabah Asuransi Bumiputera Pontang-panting Cari Cara Biayai Sekolah Anak

Berita terkait

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

2 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

2 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

3 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

4 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

4 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

6 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

1 hari lalu

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

Pembagian kelas rawat inap peserta BPJS Kesehatan dihapus. BPJS Kesehatan membuka kemungkinan kerja sama dengan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

1 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

2 hari lalu

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

OJK merespons kasus BTN dan mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat berinvestasi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

2 hari lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya