BPJT Kejar Target Tujuh Kontrak Konsesi Jalan Tol Trans Sumatera Tahun Ini

Reporter

Bisnis.com

Editor

Rahma Tri

Rabu, 26 Agustus 2020 07:59 WIB

Pekerja menyelesaikan pembangunan jalan tol ruas Banda Aceh- Sigli seksi 4 Indrapuri - Blang Bintang di Aceh, Besar, Aceh, Jumat 21 Februari 2020. Ruas jalan tol Sigli - Banda Aceh sepanjang 74 km merupakan tol pertama di Aceh dan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang pembangunannya diresmikan Presiden Joko Widodo pada 14 Desember 2018 dan ditargetkan selesai pada 2022. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

TEMPO.CO, Jakarta — Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memasang target untuk menyelesaikan tujuh kontrak konsesi ruas tol Sumatera pada tahun ini. Langkah itu dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengejar target penyelesaian proyek tol Trans Sumatera pada akhir 2024.

"Rencananya kami segera menuntaskan perjanjian konsesi tujuh ruas lagi untuk proyek jalan tol Sumatera,” ujar Kepala BPJT Danang Parikesit menjelaskan seperti dikutip dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa 25 Agustus 2020.

Dari tujuh ruas tol Sumatera yang dikebut kontrak konsesinya itu, enam di antaranya adalah tol Betung—Jambi, Jambi—Rengat, Rengat—Pekanbaru, Parapat—Kisaran, Langsa—Lhokseumawe, Lhokseumawe—Sigli. Harapan pemerintah, dengan tuntasnya tujuh kontrak tersebut, ruas utama dari proyek tol Trans Sumatera yang mencapai sekitar 2.000 kilometer dapat diselesaikan.

Danang menyebut, saat ini panjang ruas tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi mencapai 648 kilometer. Adapun proyek jalan tol yang sedang masa konstruksi mencapai 515 kilometer. "Dari total panjang 3.000 kilometer, ada ruas prioritas sepanjang 2.000 kilometer, dan sekitar 919 kilometer yang merupakan ruas pendukung," ujarnya.

Selasa kemarin, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang) sepanjang 13,5 kilometer di Gerbang Tol Blang Bintang, Aceh. Menteri BUMN Erick Thohir yang saat itu mendampingi presiden mengatakan, jalan tol pertama di Provinsi Aceh merupakan bukti keberpihakan pemerintah dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

<!--more-->

Advertising
Advertising

"Ini merupakan tol pertama yang mampu direalisasikan pemerintah di sisi (provinsi) barat Indonesia. Adanya tol ini sangat membantu transportasi, distribusi barang dan logistik, serta mobilisasi masyarakat," ujar Menteri BUMN, Erick Thohir dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2020.

Erick menyampaikan, pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Sigli-Banda Aceh merupakan bagian dari proyek strategis nasional untuk menghubungkan ujung timur dan barat Sumatera dengan melibatkan peran BUMN.

Selain PT Adhi Karya sebagai kontraktor, Kementerian BUMN juga mengucurkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun kepada pemilik jalan tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya untuk penyelesaian tol pertama di Aceh ini.

"Ini merupakan satu bukti keberpihakan bahwa pertumbuhan ekonomi juga harus terjadi di Sumatera, bukan hanya di Jawa, sehingga dukungan yang diberikan BUMN untuk penyelesaian infrastruktur jalan tol ini sangat maksimal," ucap Erick Thohir.

Tol Sigli-Banda Aceh terdiri atas enam seksi yaitu Seksi Satu Padang Tiji-Seulimum (24,3 km), Seksi Dua Seulimum-Jantho (7,6 km), Seksi Tiga Jantho-Indrapuri (16 km), Seksi Empat Indrapuri-Blang Bintang (13,5 km), Seksi Lima Blang Bintang-Kuta Baro (7,7 km), dan Seksi 6 Kuto Baro-Baitussalam (5 km).

BISNIS | ANTARA

Baca juga: Erick Thohir: Tol Pertama di Aceh Bukti Pembangunan Merata

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

12 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

13 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

14 jam lalu

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) mengklaim Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) penuhi syarat laik fungsi.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api

15 jam lalu

43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api

PT Inka tahun ini memasuki usia ke-43. Perusahaan persero ini memproduksi manufaktur untuk perkeretaapian, produknya telah menyebar ke mancanegara.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

16 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya