TEMPO.CO, Jakarta - Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2021 telah disetujui sebesar Rp 149,81 triliun. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar jika dibandingkan dengan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) lain pada tahun tersebut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran sebesar itu nantinya akan digunakan untuk mengejar pembangunan infrastruktur yang tertunda akibat pandemi Covid-19. "Bukan membatalkan tapi men-delay, yang single years menjadi multi years atau yang belum lelang kita jadi prioritaskan tahun 2021," kata Basuki saat konferensi pers nota keuangan secara virtual, Jumat 14 Agustus 2020.

Selain Kementerian PUPR, ada empat K/L yang masuk ke dalam jajaran lima anggaran terbesar pada tahun depan yaitu, Kementerian Pertahanan sebesar Rp 137 triliun, lalu Polri dengan Rp 112 triliun, Kementerian Sosial Rp 92,8 triliun dan Kementerian Kesehatan Rp 84,3 triliun.

Anggaran jumbo PUPR tersebut sudah termasuk tambahan senilai Rp 34,23 triliun yang akan digunakan sebagai percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

Untuk rinciannya, kata Basuki, sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi nantinya sebesar Rp 10 triliun akan digunakan untuk penguatan ketahan pangan melalui pembangunan lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah seluas 165 ribu hektare dan Sumatera Utara seluas Rp 60 ribu hektare.

Kemudian, senilai Rp 9,6 triliun akan digunakan untuk membangun kawasan industri di Batang, Jawa Tengah. "Kami mendapatkan tugas untuk menyiapkan prasarana dasarnya, seperti jalannya, kemudian tol, sumber daya air, sanitasi dan juga rusun pekerja, termasuk termasuk clearing dan graping lahannya," ucap Basuki.

Selanjutnya, sebesar Rp 5,5 triliun akan digunakan untuk pemulihan konektivitas bagi wilayah yang terkena dampak bencana alam. "Akhir-akhir ini terjadi banyak bencana alam jadi banyak perbaikan seperti di Gorontalo, Konawe, Masamba, Semarang, Pekalongan, Kendal, Demak dan masih banyak daerah lainnya," kata Basuki.

Selain untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, PUPR tak lupa dengan tupoksi. Seperti untuk pembangunan perumahan senilai Rp 8,09 triliun. Lalu untuk bidang sumber daya air (SDA) dialokasikan senilai Rp5 8,55 triliun.

Kemudian di bidang jalan dan jembatan senilai Rp 53,96 triliun, bidang pemukiman Rp 26,56 triliun, dan dukungan manajemen Rp 2,65 triliun.

Terakhir, Basuki menuturkan dari seluruh anggaran tersebut, Kementerian PUPR juga mengalokasikan untuk program padat karya tunai sebesar Rp12 triliun yang ditargetkan dapat menciptakan 700 ribu lapangan kerja. "Alokasinya sama dengan 2020 atau sekitar Rp 12 triliun, setara 8,05 triliun dari pagu anggaran 2021," katanya.

EKO WAHYUDI