TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah akan berfokus mempersiapkan diri menghadapi 2021. Salah satunya, menghadapi ketidakpastian perekonomian.

"Ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi," ujar Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangannya, di Kompleks Parlemen, Jumat, 14 Agustus 2020.

Jokowi mengatakan program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Karena itu, kebijakan relaksasi defisit melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto masih diperlukan. "Dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal," kata dia.

RAPBN 2021, tutur dia, diarahkan antara lain untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Kedua, anggaran juga diarahkan mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.

"Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi," ujar dia.

Karena akan banyak ketidakpastian, Jokowi mengatakan RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik. "Juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan."

Jokowi pun mengatakan pelaksanaan reformasi fundamental harus dilakukan melalui reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal 2021, yaitu 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi'.

CAESAR AKBAR