TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan angka pemutusan hubungan kerja alias PHK dan angka kemiskinan kembali meningkat akibat dampak pandemi Covid-19.

"Data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah mereka yang terkena PHK naik menjadi 2,1 juta. Pekerja migran 34.100 dipulangkan. yang sedang di-compile datanya 1,4 juta," ujar Airlangga dalam konferensi video, Rabu, 12 Agustus 2020. Adapun tingkat kemiskinan naik dari 9,41 persen menjadi 9,78 persen.

Karena itu, pemerintah berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi, dengan tetap mengutamakan faktor kesehatan. Airlangga mengatakan memiliki dua fokus dalam penanganan dampak pandemi ini. Pertama, menjaga kehidupan kesehatan, dan kedua adalah terkait mata pencaharian penduduk.

"Kami punya mid term target bahwa di tahun 2022-2023 terjadi pemulihan kesehatan dan ekonomi. Beberapa hal yang menjadi jadi program utama pemerintah terutama di Komite Penanganan Covid-19 dan PEN itu prioritasnya di sektor kesehatan," ujar Airlangga.

Pemerintah akan menjadikan tahun 2021 sebagai perhatian utama, baik dari segi kegiatan maupun penyiapan anggaran. Program bantuan sosial yang sudah digulirkan pada 2020 akan dilanjutkan. Di samping itu, Airlangga mengatakan pemerintah akan terus mendorong program padat karya.

Menurut Airlangga, saat ini situasi menunjukkan telah adanya geliat perekonomian pada era normal baru. Hal tersebut ditunjukkan dari PMI manufaktur yang bergerak naik di angka 46,9. Selain itu, sektor otomotif pun mulai mengalami pemulihan permintaan karena pertumbuhannya meningkat dari minus 82 persen ke minus 54 persen.

"Di sektor ritel juga naik dari minus 20 persen ke minus 14 persen. Indeks keyakinan konsumen naik ke 83, serta penjualan semen meningkat sekitar 6 persen," kata Airlangga. Di sisi lain, pemerintah juga menjamin inflasi tahunan masih akan terjaga di sepanjang tahun ini.

Baca juga: Asosiasi Perkirakan 3.000 Karyawan Farmasi Terkena PHK