TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali meringkus tiga kapal asing dari Vietnam yang diduga mencuri ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 Laut Natuna, 10 Agustus 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan seluruh kapal pencuri ikan telah diarak menuju Pangkalan PSDKP Pontianak untuk diperiksa lebih lanjut.

"Tiga kapal itu dibawa oleh awak kapal berjumlah 26 orang. Tentu tidak seluruh ABK ditahan. Sebagian akan kami kembalikan ke negaranya," kata Edhy dalam konferensi pers di Bali, Rabu, 12 Agustus 2020.

Berbeda dengan kapal-kapal pencuri ikan sebelumnya, tiga kapal yang ditangkap kali ini memiliki jenis purse sein atau pukat cincin. Satu kapal merupakan armada kecil berukuran 23 GT yang bertugas sebagai kapal lampu atau penunjuk arah.

Sedangkan dua lainnya adalah kapal besar berukuran 98 GT yang masing-masing bertugas sebagai pengangkut dan penampung. Edhy mengatakan ada potensi kerugian dari dugaan tindak pencurian ikan tersebut. Namun, dia tak menjelaskan nilainya.

Selanjutnya, kapal pencuri ikan ini akan disita oleh pemerintah untuk dihibahkan kepada sekolah perikanan atau lembaga penelitian. Edhy memastikan kapal tersebut tidak akan ditenggelamkan bila kondisi fisiknya masih laik untuk beroperasi.

Sebab, kata dia, penenggelaman kapal akan membutuhkan ongkos. "Mending biayanya untuk subsidi kepada nelayan," tutur politikus Partai Gerindra itu.

<!--more-->

Lebih lanjut, Edhy menyebut KKP telah menangkap 69 unit kapal pencuri ikan sejak dirinya menjabat sebagai menteri selama delapan bulan. Berdasarkan data yang dihimpun KKP, kapal pencuri ikan terbanyak berasal dari Vietnam dan Malaysia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan akan terus menjaga kedaulatan maritim Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan.

"Mengenai kedaulatan maritim, kita tidak pernah kompromi dengan siapa pun," ujar dia dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, yang disiarkan secara daring, Senin, 22 Juni 2020.

Di Natuna, misalnya, Luhut mengatakan telah memberikan pesan secara kencang dan jelas kepada negara tetangga bahwa Indonesia tidak akan berkompromi terkait integritas wilayah Tanah Air. Ia pun menyatakan akan tegas terkait hal tersebut.

"Kita berteman boleh tapi jangan sampai ke sini, karena itu akan mengusik kita, kami akan tegas mengenai ini," ujar Luhut. "Kau boleh investasi di negeriku, tapi kalau soal territory integrity, kami tidak akan pernah diskusi mengenai itu."

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa pernah menyebutkan pemerintah masih terus melakukan pengawasan kapal asing pencuri ikan alias di perairan Natuna. Sejumlah kapal pengawas tetap dioperasikan di sana.

Baca juga: Edhy Prabowo Sebut Biaya Penenggelaman Kapal Rp 100 Juta per Unit