TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Jawa Barat mengejar pengoperasian terbatas Pelabuhan Patimban di Subang pada November mendatang. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, optimistis fase pertama bisa diselesaikan sebulan sebelum soft launching tersebut. "Beberapa pekerjaan yang saat ini dalam proses harus segera difinalisasi," ucapnya saat meninjau lokasi proyek, Ahad 9 Agustus 2020.

Menurut Budi, fase perdana proyek strategis nasional Jawa Barat itu masih menyisakan sejumlah pekerjaan, mulai dari penyelesaian jalur masuk dan keluar (rampon ramp off) jalan akses, penetapan alur pelayaran dan perairan pandu, pemilihan operator pelaksana, dan beberapa target lain.

Dalam cetak biru perencanaan, Pelabuhan Patimban akan dikembangkan dalam tiga tahap sejak 2018 hingga 2027. Di fase awal adalah pembukaan layanan berkapasitas 3,75 juta peti kemas (dalam satuan TEUs). Selanjutnya, kapasitas layanan akan didongkrak menjadi 5,5 Juta TEUs, kemudian di tahap terakhir atau versi ultimate, kapasitas pelabuhan ditingkatkan menjadi tujuh juta TEUs. "Semoga tepat waktu," ucapnya.

Pelabuhan Patimban pada dasarnya masih akan melayani bongkar muat peti kemas dan menjadi terminal kendaraan yang disinggahi kapal-kapal berukuran besar. Di fase ultimate, Patimban ditargetkan bisa menampung 600 ribu unit kendaraan utuh per tahun, sementara tahap pertamanya masih hanya akan melayani 218 ribu kendaraan.

Budi Karya mengharapkan pelabuhan ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas ekspor-impor, khususnya untuk produk otomotif, di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pasalnya, Patimban akan dilengkapi tol dan jalur kereta api dan turut mendukung proyek Kawasan Segitiga Emas Cirebon, Patimban, dan Bandara Kertajati di Majalengka.

<!--more-->

Pelabuhan Patimban memang menjadi salah satu PSN yang dikejar Kementerian Perhubungan yang mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 41,3 triliun untuk 2021. Diajukan di Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu, Budi Karya mengatakan lembaganya sedang menormalkan pengerjaan konektivitas pendukung pariwisata serta investasi baru di bidang transportasi, di masa transisi pandemi Covid-19.

Adapun pagu tahun ini seharusnya sebesar Rp 43 triliun terpaksa dipangkas hingga Rp 10 triliun, demi mendukung mitigasi wabah.

Selain Patimban, proyek yang juga masuk PSN adalah pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare. Koordinator Kepala Project Management Office (PMO) Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Yudi Adhi Purnama, mengatakan terdapat tujuh proyek perkeretaapian, dua proyek pelabuhan, serta satu proyek bandara yang masih dipertahankan sebagai PSN.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan proses pembangunan tahap pertama Patimban sudah menembus 90 persen. Ridwan mengklaim sudah mengawal ketat proyek tersebut sejak penyelesaian penetapan lokasi pada tahun lalu, kemudian saat perundingan dengan sejumlah tokoh setempat agar tak terjadi masalah sosial.

"Kami berkoordinasi untuk memastikan tidak banyak dinamika dan spekulasi yang merugikan kita semua,” kata pria yang akrab disapa Emil pada akhir pekan lalu.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Hery Antasari,mengatakan pembangunan areal pelabuhan sudah mencakup pengerjaan reklamasinya. Penyediaan lahan, kata dia, sudah menembus 80,6 persen dari kebutuhan, atau setara 296 hektare. Kini tersisa 19,4 persen lahan atau 71 hektare yang harus dibebaskan. "Sisa itu termasuk Tanah Kas Desa seluas 27,3 hektare yang harus diganti," ucapnya.

Adapun Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, meminta agar pengembangan PSN di Jawa Barat, termasuk Patimban dapat memberikan peluang kerja lebih besar bagi pekerja lokal. “Harapan kepala daerah ingin ada kuota pekerja di wilayah (proyek) tersebut. Misalnya, proyek melewati Kabupaten Bandung Barat, maka kami ingin ada pekerja dari wilayah Kabupaten Bandung Barat. Itu sedikit meringankan beban kami dalam menyerap tenaga kerja,” kata dia, Selasa lalu.

AHMAD FIKRI | YOHANES PASKALIS