TEMPO.CO, Jakarta - Sampai Agustus 2020, penyerapan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa baru mencapai 27 persen dari total anggaran Rp 31,8 triliun.

"Realisasi anggarannya masih agak di bawah target, baru sekitar Rp 9 triliun," kata Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2020.

Masalah serapan anggaran ini adalah salah satu sumber kemarahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam beberapa bulan terakhir. "Saya pantau tiap hari. Kalau masih rendah, saya telpon langsung, saya tegur menterinya atau kepala lembaganya," ujar Jokowi, Selasa, 30 Juni 2020.

Dalam program pemulihan ekonomi nasional, alokasi anggaran untuk perlindungan sosial mencapai Rp 203,9 triliun. Sampai Agustus ini, Budi mengatakan realisasi secara keseluruhan sudah mencapai 41,93 persen.

Sebanyak 75 persen dari anggaran Rp 203,9 triliun ini terpusat di empat program utama. Selain BLT Dana Desa, ketiganya adalah Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta Bansos Tunai dan Non-Tunai.

Namun berbeda dengan BLT Dana Desa, realisasi anggaran di tiga program lain sudah di atas 49 persen. Budi juga meyakini realisasi ketiganya bisa 100 persen sampai akhir tahun.

Rincian realisasinya adalah PKH 72 persen (Rp 27 triliun dari total anggaran Rp 37,4 triliun), Kartu Sembako 59 persen (Rp 26 triliiun dari Rp 43,6 triliun), serta Bansos Tunai dan Non-Tunai 49 persen (Rp 19 triliun dari Rp 39,2 triliun).

Penyebabnya, ketiganya adalah program lama yang sudah berjalan sebelum pandemi Covid-19. Sehingga, petugas di lapangan dan penerimanya jelas. Sementara BLT Dana Desa adalah program baru yang meluncur pertengahan April 2020, peralihan dari Dana Desa.

Untuk mengatasi masalah ini, Budi mengatakan telah ada diskusi bersama Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan. "Ada peluang agar program ini diperkaya, ditambah dengan program yang mirip," kata dia.

FAJAR PEBRIANTO