TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyentil kinerja kementerian dan lembaga pemerintahan yang dinilainya sangat lamban merealisasikan anggaran penanganan Covid-19. Padahal, kata Jokowi, pemerintah harus menggenjot pertumbuhan ekonomi di Kuartal III dan belanja pemerintah menjadi salah satu andalan.

"Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum. Masih terjebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ujar Jokowi saat membuka Rapat Terbatas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2020.

Jokowi merinci, dari stimulus anggaran penangangan Covid-19 sebesar Rp695 triliun yang disiapkan pemerintah, yang terserap baru Rp141 triliun. "Baru 20 persen, sekali lagi, baru 20 persen yang terealisasi. Masih kecil sekali," ujarnya.

Penyerapan anggaran terbesar sejauh ini ada di sektor perlindungan sosial sebesar 38 persen dan program UMKM sebesar 25 persen. "Hati-hati ini, yang belum ada DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) saja gede sekali, 40 persen. Dipa saja belum ada, gimana mau realisasi?," ujar Jokowi.

Untuk itu, Jokowi meminta kepada Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto untuk segera menyelesaikan urusan ini.

"Saya minta Pak Ketua, urusan ini didetailkan satu per satu dari menteri-menteri yang terkait. Sehingga, manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan," ujar Jokowi.