TEMPO Interaktif, Jakarta:Rata-rata penduduk Indonesia masih berada pada level menengah ke bawah. Sementara seperempat dari jumlah penduduk Indonesia tidak memiliki akses pada fasilitas sosial dasar. Demikian kesimpulan yang dikemukakan dalam Laporan Pembangunan Nasional Indonesia 2001 yang diluncurkan di gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jumat (18/1). Peluncuran itu dihadiri pula oleh Kepala Badan Pusat Stastistik (BPS) Soedarti Surbakti dan Wakil UNDP Bo Asplund. Laporan ini juga mengemukakan, solusi menyelesaikan permasalahan di Indonesia terletak pada perubahan persepsi tentang bagaimana krisis yang tengah dihadapi. Selain itu, perlu suatu transformasi total dari peta politik, ekonomi, dan masyarakat Indonesia. “Transisi sistematis seperti itu tidak dapat disimpulkan pada basis pendekatan teknis atau bisnis semata, melainkan perlu dibangun konsensus sosial,” tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Kwik Kian Gie dalam sambutannya. Laporan ini menyajikan analisis mendalam tentang hubungan antara pembangunan manusia, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Laporan ini terdiri dari empat indeks komposit, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), Indeks Pembangunan Jender (IPJ), dan Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ). Data-data yang dipaparkan tidak hanya memberikan gambaran nasional, juga memberikan gambaran di tingkat propinsi dan kabupaten. Yang akan memungkinkan dilakukannya dialog mengenai masalah pembangunan manusia di seluruh pelosok. “Dengan adanya laporan yang komprehensif ini diharapkan masing-masing wilayah dapat menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia,” papar Kepala BPS Soedarti Surbakti. Menurut Soedarti, meskipun Laporan Pembangunan Manusia Nasional Indonesia ini disebut sebagai yang pertama, tapi sebetulnya upaya untuk menyusun indikator semacam telah dilakukan oleh BPS. “Meskipun dengan format yang berbeda,” imbuhnya. Ia menyebut, misalnya, Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat yang mulanya bernama Indikator Sosial diterbitkan sejak 1972, Indeks Kualitas Fisik Manusia (PQLI) pun telah dihitung BPS sejak 1985. (Ika Wirastuti – Tempo News Room)