TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mempercepat penyerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Sebab, hingga 22 Juli 2020, penyerapan baru 19 persen dari total Rp anggaran 695 triliun.

"Kami diminta lakukan prioritisasi dan akselerasi dari beberapa program ekonomi, kembali untuk mendukung program-program sektor kesehatan," ujar Budi dalam konferensi video, Senin, 27 Juli 2020.

Prioritas pertama adalah dari program bantuan sosial. Budi mengatakan Presiden meminta untuk mempercepat dan meningkatkan penetrasi dari bantuan sosial, juga bansos produktif.

Budi mengatakan program bansos ini adalah program yang sudah berjalan normal. Setiap bulan, program ini akan terus bergulir dengan nilai yang sudah ditentukan, sebesar Rp 200 ribu per penerima per bulan. "Saya yakin angka ini bisa menyerap 100 persen anggaran sampai akhir tahun," ujar dia.

Prioritas berikutnya adalah sektor UMKM. Menurut Budi, penyaluran program untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah ini akan dipercepat, baik program penjaminan kredit maupun subsidi bunga bagi kredit UMKM.

"Presiden juga mengarahkan untuk pegawai atau orang yang terkena PHK, atau UMKM yang lebih kepada rumah tangga bisa diberikan kredit, kalau bisa dengan bunga rendah sehingga mereka bisa terus berusaha," ujar Budi.

Prioritas ketiga, Budi mengatakan pemerintah bakal membantu adanya relaksasi abodemen listrik untuk seluruh industri. Ia berujar program tersebut sudah dipersiapkan bersama Kementerian Keuangan dan diharapkan selesai sesegera mungkin.

"Kami perlu memastikan Satgas Ekonomi bekerja sama dengan Satgas Kesehatan bisa secepat mungkin mengembalikan rasa aman rakyat dengan perubahan perilaku, sehingga rakyat bisa beraktivitas kembali dan ekonomi berputar kembali," ujar Budi.

Presiden Jokowi kembali menyentil kinerja jajaran kabinet yang masih lamban merealisasikan anggaran stimulus penanganan Covid-19. Total anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp 695,2 triliun.

"Penyerapan stimulus penanganan Covid ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas 'Pengarahan Kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19' via telekonferensi dari Istana Merdeka, Senin, 27 Juli 2020.

Data terakhir pada 22 Juli, kata Jokowi, realisasi anggaran baru Rp 136 triliun. "Artinya baru 19 persen. Sekali lagi, baru 19 persen," ujar Presiden kepada para pembantunya.

Jokowi kemudian merinci, serapan anggaran di bidang perlindungan sosial sebesar 38 persen, di bidang UMKM 25 persen. "Di sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen. Demikian juga dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah baru terserap 6 persen, insentif usaha 13 persen. Inilah yang harus segera diatasi komite, buat terobosan, kerja cepat sehingga masalah serapan ini bisa selesai," ujar Jokowi.

CAESAR AKBAR | BUDIARTI UTAMI