TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bersiap untuk melakukan langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi kuartal tiga dan empat 2020. Dengan belanja pemerintah secara besar-besaran ini diharapkan pemerintah bisa menghadapi ancaman resesi yang bakal datang.

"Sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.

Dengan cara ini, kata Airlangga, maka kontraksi ekonomi akibat efek domino Covid-19 bisa diredam. Sebab, Indonesia kini tengah berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi ekonomi. Beberapa negara sudah masuk resesi, seperti Singapura dan Korea Selatan.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu juga menyampaikan hal serupa. Menurut dia, Kemenkeu selama ini terbiasa dengan mindest menggunakan anggaran secara hemat.

Tapi di masa Covid-19 ini, paradigma ini harus berubah total. Saat ini, anggaran justru harus dibelanjakan sebanyak-banyaknya. "Terjadi perubahan mindset di Kemenkeu," kata Febrio pada 24 Juli 2020.

Berbagai cara dilakukan pemerintah. Salah satunya hari ini dengan menempatkan dana pemerintah sebesar Rp 11,5 triliun di tujuh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sebelumnya, dana Rp 30 triliun juga ditempatkan di empat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Berbagai cara itu dilakukan agar uang bisa mengalir ke masyarakat dan ekonomi tumbuh. Kendati demikian, kontribusi belanja pemerintah pada ekonomi sebenarnya kecil.

Kuartal pertama 2020, belanja pemerintah hanya menyumbang 1,28 persen year-on-year (yoy). Di atasnya masih ada ekspor dengan kontribusi 17,43 persen, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) alias investasi 31,91 persen, dan yang terbesar konsumsi rumah tangga 58,14 persen.