Presiden Joko Widodo saat menghadiri pelantikan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Hotel Raffles, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Badan Pengurus PusatHimpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Anggawira berharap pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pemulihan dampak Covid-19 di lapangan.
"Jadi harapan saya sebenarnya keberadaan lembaga ini bisa lebih cepat mengeksekusi program yang selama ini disampaikan pemerintah," kata dia saat diskusi virtual Smart FM, Sabtu, 25 Juli 2020.
Adapun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pembentukan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Keberadaan Gugus Tugas diganti menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Anggawira mengapresiasi keputusan Jokowi membentuk lembaga baru tersebut. Karena, kata dia, lembaga sebelumnya mempunyai permasalahan yang terlalu birokratis antar stakeholder dalam menyampaikan program pemerintah.
Anggawira pun mencontohkan soal lemahnya eksekusi program penanggulangan dampak Covid-19. Seperti soal pembiayaan melalui perbankan. Menurut dia, skemanya sudah ada tapi otoritas yang mengawasi terkesan tak serius. "Jadi ini perlu kita kawal bersama," tuturnya.
Anggawira pun menyarankan pemerintah bisa mengirimkan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai, bukan bantuan sosial seperti yang sekarang. Bantuan tunai, kata dia, dirasa dapat menstimulasi roda perekonomian di tingkat paling bawah dengan lebih cepat.
Oleh karenanya, ia berharap kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bisa lebih fokus kepada eksekusi kebijakan penanganan Covid-19 terhadap semua sektor.
Di kesempatan yang sama, mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam mengatakan untuk dapat menyelesaikan masalah pandemi Covid-19 sekaligus membangkitkan perekonomian Indonesia secara bersamaan, Presiden Jokowi harus lebih mau mendengar banyak pihak. "Tidak terlalu banyak ngomong yang tidak berarti," kata dia.
