Logika Adian Napitupulu Soal Komisaris dan Direksi BUMN Titipan

Sabtu, 25 Juli 2020 13:03 WIB

Mantan aktivis 98 Adian Napitupulu saat mengikuti diskusi kebangsaan dan buka puasa bersama mantan aktivis 98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 29 Mei 2018. Ribuan mantan aktivis 98 itu menggelar diskusi yang mengangkat tema "Aktivis 98 Melawan Radikalisme dan Terorisme". TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adian Napitupulu menjelaskan logika di balik pernyataan bahwa ada 6.200 komisaris dan direksi titipan di Badan Usaha Milik Negara.

"Logikanya sederhana saja, yaitu karena semua rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi Direksi dan Komisaris dilakukan secara tertutup maka biasanya titipan titipan akan terjadi," ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 25 Juli 2020.

Adian mengatakan fenomena titipan adalah konsekuensi dari tidak adanya sistem rekrutmen yag transparan. Ia pun menjawab pernyataan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengenai tidak pernah ada lowongan Direksi dan Komisaris yang dipublikasikan terbuka.

Menurut Adian praktik lowongan terbuka melalui media tersebut ada dan bukan hal baru dalam dunia korporasi. Contohnya saja Perusda Pasar Surya Surabaya pada bulan April tahun 2017 yang pernah mengumumkan secara terbuka lowongan sebagai Direktur Utama dan Direktur Administrasi Keuangan.

Berikutnya, PT Patralog pada tanggal 12 hingga 20 Juni 2019 yang membuka lowongan kerja sebagai Direksi. Selanjutnya, PT Bank Jatim pada 18 Desember 2019 yang membuka lowongan untuk Direktur Utama dan Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah. Serta, PT Jateng Petro Energi yang membuka lowongkan kerja untuk Direksi dan Komisaris pada tanggal 6 Mei 2020.

"Dari contoh di atas maka pernyataan bahwa tidak pernah ada lowongan direksi atau komisaris corporate yang di umumkan terbuka tentu sebuah kesalahan besar," ujar Adian. Menurut dia, budaya korporasi yang tertutup justru lahir di era Orde Baru.

Adian mengatakan upaya membongkar direksi dan komisaris titipan menjadi penting lantaran menyangkut uang negara yang tidak kecil. Mengasumsikan gaji dan tunjangan direksi dan komisaris itu rata-rata Rp 50 juta per bulan, maka setiap tahun uang yang digelontorkan bisa mencapai Rp 3,7 triliun.

"Lucu dan aneh bagi saya kalau Negara mengeluarkan Rp 3,7 Triliun setiap tahun untuk 6.200 orang yang Rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya," ujar dia. "Rakyat hanya di yakinkan bahwa ada head hunter, ada talent pool tapi rakyat tidak tahu siapa orang nya, bagaimana kerjanya dan kenapa masyarakat umum tidak bisa ikut melamar secara terbuka?"

Di samping itu, menurut Adian, beberapa undang-undang menjelaskan bahwa direksi dan komisaris BUMN adalah pejabat publik. Selanjutnya, karena mereka pejabat publik, maka mereka juga harus dan wajib mengisi lembar LHKPN. "Kalau sudah isi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) maka jelas dia adalah pejabat publik," ujar dia.

Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal tudingan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu yang menyebutkan seluruh komisaris dan direksi di perusahaan pelat merah adalah titipan.

Menurutnya, pernyataan aktivis 98 itu tidak berdasar. Ia menjelaskan, bahwa BUMN tidak pernah membuka lowongan direksi ataupun komisaris secara terbuka.

"Pernyataan Bung Adian ini malah menunjukkan Bung Adian ini tidak mengerti budaya korporasi, lucu. Mengapa? Karena mana ada perusahaan pernah buka lowongan kerja untuk direksi di media dan diumumkan secara terbuka gitu," kata Arya dalam pernyataannya kepada awak media, Jumat, 25 Juli 2020.

Padahal, kata Arya, penentuan direksi dan komisaris BUMN memiliki jenjang seleksi sebelum mendapatkan sosok yang tepat. Kemudian banyak penilaian agar sesuai dengan kemampuan dan latar belakangan industri yang dipimpin.

"Punya track record, apalagi direksi. Begitu juga dengan komisaris yang punya kekuatan dalam pengawasan atau pengalaman di perusahaan sebelumnya, dan itu dicari juga masing-masing BUMN-nya lalu diajukan ke Kementerian BUMN. Begitu prosesnya," tutur Arya.

Arya menegaskan, bahwa jabatan direksi dan komisaris di BUMN bukan jabatan publik, maka proses rekrutmennya, seleksinya dan penentuannya pun tak dilakukan secara terbuka. Menurutnya, hampir seluruh perusahaan pun menerapkan sistem semacam ini. Jika ada perusahaan yang melakukan secara terbuka, kata Arya, itu sangat jarang.

CAESAR AKBAR | EKO WAHYUDI

Berita terkait

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

19 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

Penjelasan Bulog atas harga beras yang tetap mahal saat harga gabah terpuruk.

Baca Selengkapnya

Piala Asia U-23 2024 Berakhir, Ini Kata Menpora, Erick Thohir, hingga Shin Tae-yong Usai Laga Indonesia vs Irak

1 hari lalu

Piala Asia U-23 2024 Berakhir, Ini Kata Menpora, Erick Thohir, hingga Shin Tae-yong Usai Laga Indonesia vs Irak

Sejumlah pihak mengomentari hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 lalu.

Baca Selengkapnya

Mengenal Calvin Verdonk yang sedang Proses Naturalisasi

4 hari lalu

Mengenal Calvin Verdonk yang sedang Proses Naturalisasi

Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan, Calvin Verdonk dan Jens Raven menjalani proses naturalisasi

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Konfirmasi Proses Naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven Sedang Berjalan

5 hari lalu

Erick Thohir Konfirmasi Proses Naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven Sedang Berjalan

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Calvin Verdonk dan Jens Raven diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Baca Selengkapnya

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

5 hari lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

23 Pengusaha Sumbang Rp 23 Miliar untuk Timnas Indonesia, dari Aguan sampai Maruarar Sirait

5 hari lalu

23 Pengusaha Sumbang Rp 23 Miliar untuk Timnas Indonesia, dari Aguan sampai Maruarar Sirait

Kadin Indonesia Komite Tiongkok, disingkat KIKT inisiasi beri dukungan finansial untuk Timnas Indonesia sejumlah Rp 23 miliar kepada Timnas Indonesia.

Baca Selengkapnya

Gelar Nobar Laga Semifinal Piala Asia U-23 2024, BIN Sebut Perjalanan Timnas U-23 Indonesia Luar Biasa

5 hari lalu

Gelar Nobar Laga Semifinal Piala Asia U-23 2024, BIN Sebut Perjalanan Timnas U-23 Indonesia Luar Biasa

Setelah gagal ke final Piala Asia U-23 2024 usai dikalahkan Uzbekistan, timnas U-23 Indonesia kejar posisi ketiga demi tiket Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Jadwal Timnas U-23 Indonesia vs Irak di Perebutan Posisi 3 Piala Asia U-23 2024 Kamis 2 Mei, Kejar Tiket ke Olimpiade Paris 2024

5 hari lalu

Jadwal Timnas U-23 Indonesia vs Irak di Perebutan Posisi 3 Piala Asia U-23 2024 Kamis 2 Mei, Kejar Tiket ke Olimpiade Paris 2024

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memotivasi timnas U-23 Indonesia usai kalah di semifinal Piala Asia U-23 2024 untuk kejar tiket Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

5 hari lalu

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Angkat Semangat Pemain Timnas U-23 Indonesia yang Kalah dari Uzbekistan: Mau Nyerah atau Fight Back?

5 hari lalu

Erick Thohir Angkat Semangat Pemain Timnas U-23 Indonesia yang Kalah dari Uzbekistan: Mau Nyerah atau Fight Back?

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan motivasi kepada pemain Timnas U-23 Indonesia agar tidak menyerah usai kalah 0-2 dari Uzbekistan.

Baca Selengkapnya