TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah pengelola destinasi wisata sudah menyusun protokol penyambutan turis asing meski pemerintah masih membatasi kegiatan pelancongan hanya untuk pendatang domestik. Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Putu Astawa, mengatakan akses kawasannya akan dibuka untuk wisatawan mancanegara pada pertengahan September nanti.

Namun, otoritas Bali belum memproyeksikan volume kunjungan yang akan terjadi. “Tetap tergantung ketersediaan penerbangan dan aturan imigrasi kita,” ucapnya kepada Tempo, Rabu 22 Juli 2020.

Pembukaan pintu bagi warga asing ke Bali itu direncanakan sebagai tahap ketiga reaktivasi pariwisata di Bali. Setelah membuka aktivitas internal di lokasi wisata pada 9 Juli lalu, pemerintah Bali akan mulai mengizinkan masuknya wisatawan lokal dari luar Bali pada 31 Juli mendatang, sebelum akhirnya membuka pintu untuk pelancong asing.

Menurut Astawa, unitnya harus memperkuat protokol kesehatan agar dapat merealisasikan tahap pembukaan tersebut. Bila ditotal, terdapat 11 indikator kondisi yang harus dipenuhi Pemda Bali agar aktivitas wisata bisa dinormalkan, seperti memastikan tren kasus positif Covid-19 terus menurun, serta menyiapkan fasilitas penanganan untuk turis yang diduga terinfeksi.

Dalam diskusi virtual kemarin, Gubernur Bali I Wayan Koster, mengatakan terdapat 6,3 juta wisatawan asing yang berkunjung ke wilayahnya pada 2019. Jumlah itu setara dengan 39 persen total kunjungan pelancong asing ke Indonesia pada tahun itu. “Tapi kami tak ingin berorientasi pada kunjungan asing lagi, karena potensi kunjungan lokal juga besar.”

<!--more-->

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pulau Bintan di Kepulauan Riau, Wan Rudi, mendesak pemerintah pusat melonggarkan akses pelancongan asing ke wilayahnya yang bukan merupakan zona merah pandemi. Tak hanya dengan penerbangan, Bintan bisa ditempuh dalam waktu 50 menit melalui kapal feri dari Singapura.

“Kalau belum boleh penuh, setidaknya dibuka parsial dulu, karena kami sudah zero kasus Covid,” tuturnya, kemarin.

Dalam kondisi normal, Bintan bisa menyambut kunjungan 2.000 turis asing per hari atau 700 ribu orang per tahun, mayoritas dari Singapura dan Cina. Rudi mengklaim sudah menyiapkan protokol yang sengat ketat. Turis yang masuk wajib dikarantina selama dua pekan di beberapa desa wisata Bintan, sebelum diizinkan berkeliling. “Kami sudah lama meminta agar jadi pilot project pembukaan wisata mancanegara, tapi belum dikabulkan.”

Sekretaris Perusahaan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (persero), Miranti Nasti Rendranti, mengatakan dua destinasi yang dikelola entitasnya, yaitu Nusa Dua di Bali dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat, pun akan dibuka untuk kunjungan asing setelah memenuhi persyaratan.

“Soal timeline, kami mengikuti kebijakan pemerintah daerah di lokasi itu," katanya

Meski masih berfokus pada reaktivasi wisata lokal, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnutama Kusubandio, mengatakan bakal meningkatkan konektivitas dan mencari potensi kunjungan dari negara lain.

Menurutnya, kapasitas kursi penerbangan menuju Thailand sudah menembus 55 juta seat per tahun, melebihi Singapura yang juga mencapai 45 juta seat, serta Malaysia sekitar 40 juta seat. “Indonesia hanya 25 juta seat per tahun, masih tertinggal padahal potensi wisata kita tinggi.”

Koneksi udara menjadi pilihan utama. Terlebih, sejumlah maskapai asing sudah mulai mengaktifkan rute ke Indonesia pada bulan ini, seperti Qatar Airways menuju Denpasar, Singapore Airlines menuju Jakarta dan Medan, serta Scoot yang terbang ke Surabaya.

<!--more-->

Meski begitu, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Indonesia (INACA), Bayu Sutanto, mengatakan rute asing masih cenderung dipakai untuk kebutuhan repatriasi dan kargo. “Kalau untuk membuat warga asing datang, harus meyakinkan pengendalian pandemi di sini sudah baik dan terukur.”

Melalui akun Twitter pribadinya, Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri mengatakan pelaku bisnis harus memenuhi break even point (BEP) atau titik impas untuk bertahan di masa pandemi. Industri penerbangan, dia mencontohkan, membutuhkan keterisian di atas 60 persen untuk BEP. Sayangnya, protokol kesehatan masih akan membatasi aktivitas, sehingga menghambat BEP dan merugikan perusahaan.

“Dengan kondisi ini, pemulihan ekonomi akan terganggu atau relatif lambat.”

HENDARTYO HANGGI | FRANSISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS