TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat perdana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada hari ini, Selasa, 21 Juli 2020. Dalam rapat pertama, yang dibahas adalah terkait anggaran pemerintah.

"Terutama membahas dengan Menteri Keuangan dan Bappenas terkait program multi years, juga program penelitian dan pengembangan, serta distribusi perizinan vaksin sesuai perencanaan yang ada," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perekonomian, Selasa, 21 Juli 2020. Ia mengatakan perkara itu juga akan dibahas di rapat-rapat mendatang.

Kemarin, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta membentuk tim terpadu untuk kebijakan tersebut.

Jokowi menugaskan Airlangga menjadi koordinator dalam komite tersebut, dibantu oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, kata Airlangga, ditugasi menjadi ketua pelaksana untuk mengoordinasikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Doni Modardo dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional yang dinakhodai Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.

<!--more-->

Airlangga mengatakan tim tersebut akan melakukan pemantauan perkembangan penanganan Covid-19 dan pemulihan perekonomian nasional, dengan tugas antara lain memastikan ketersediaan alat kesehatan, pengembangan vaksin Covid-19, hingga program perekonomian yang sifatnya lebih dari satu tahun.

Dengan adanya tim terpadu, Airlangga berharap kegiatan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional bisa sekaligus dengan transformasi. "Ini akan menjadi bagian dari kebijakan anggaran ke depan," ujarnya. Ia mengatakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 perlu perencanaan jangka menengah dan perlu dilakukan oleh tim.

Airlangga mengatakan strategi utama yang diterapkan pemerintah adalah surveillance, tes, lacak, dan kontak, serta isolasi. Pemerintah juga menggalakkan protokol Covid-19, mulai dari cuci tangan, penggunaan masker, hingga jaga jarak. Di sisi lain, pemerintah mendorong tersedianya vaksin, obat, hingga antibodi.

"Dari segi ekonomi, kami lihat stimulus fiskal yang ada, kami monitor agar sampai akhir tahun belanja negara di atas Rp 1.000 triliun direalisasi dalam enam bulan, baik di Kementerian Lembaga, Non-K/L dan Pemerintah Daerah," ujar Airlangga.