TEMPO.CO, Jakarta – Para pengusaha sudah tak sabar menunggu rancangan kebijakan baru dari Komite Penanganan Covid- 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang baru dibentuk pemerintah.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar, mengatakan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 selama ini terlalu fokus mengurus aspek kesehatan, padahal dampak wabah yang berkepanjangan sudah meluas ke aspek perekonomian makro.

“Kebijakan pemulihan ekonomi selalu harus lewat rapat kabinet dulu, sehingga lama implementasinya. Seharusnya komite baru bisa mempercepat proses itu,” ujarnya kepada Tempo, Senin 20 Juli 2020.

Disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, kemarin, komite tersebut dibentuk untuk menyiapkan rekomendasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional tanpa mengabaikan penanganan Covid-19 yang sudah berjalan selama beberapa bulan terakhir.

Tim yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai ketua pelaksana, akan mengatur dua gugus tugas utama yang memilik tugas teknis berbeda.

Sanny yang juga adalah petinggi Asosiasi Pengusaha Indonsia (Apindo) mengatakan para pengusaha sudah mengusulkan konsep komite pemulihan ekonomi sejak April lalu. Baik Kadin maupun Apindo, kata dia, menganggap berbagai kebijakan terkait stimulus fiskal sering lamban terealisasi, meski sudah diumumkan ke masyarakat.

“Setiap ada rancangan, Pak Airlangga juga belum punya kewenangan memutuskan secara cepat.” Katanya. “Karenaya kita butuh struktur terpisah untuk menangani dampak perekonomian, selain itu juga tim juga mengurangi beban presiden,” kata dia.

<!--more-->

Wakil Ketua Umum Apindo yang juga merupakan Anggota Aliansi Investor Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan (GISD), Shinta Kamdani, mengusulkan agar komite tersebut melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk kalangan korporasi. Tujuannya mengawal program pemulihan yang akan berlangsung hingga beberapa tahun ke depan.

Menurut dia, pengusaha masih akan menunggu rincian dari pemerintah terkait target pembentukan komite ini.

“Permasalahan di lapangan sangat banyak, kuncinya di koordinasi. Sebaiknya kita tunggu saja keputusan pemerintah seperti apa,” ucapnya, kemarin.

Adapun Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, meminta komite tersebut menjembatani kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha, bahkan unsur perguruan tinggi. “Jadi kebijakan yang ada sesuai kebutuhan dunia usaha, jangan hanya dari sudut pandang pemerintah.”

Dia mengharapkan komite bisa membagi kebijakan berdasarkan kluster usaha. “Seharusnya dibagi per bidang, misalnya soal industri, jasa, pariwisata, atau transportasi. Setiap sektor kan berbeda tantangannya.”

<!--more-->

Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan, menyatakan perwakilan BUMN cocok untuk dilibatkan dalam komite untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menurut dia program tersebut banyak melibatkan perusahaan pelat merah, khususnya bidang perbankan yang mengatur restrukturisasi kredit untuk dunia usaha. “Peran bank BUMN cukup sentral dalam PEN, sekarang pelaksanaan kebijakan bisa lebih cepat karena ada tim teknis yang mengatur.”

Di awal bulan ini, Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, sempat mengungkapkan kendala restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha.

“Sebagian bank memberikan kondisi yang tidak favorable. Belum restrukturisasi saja sudah minta dana, bunganya juga lebih tinggi," ucapnya. Ketua Umum Kadin, Rosan Perkasa Roeslani, pun mengatakan pengajuan restrukturisasi kredit ke perbankan bisa melonjak hingga Rp 2.500-2.800 triliun pada akhir 2020 jika pemerintah lamban menyalurkan stimulus.

LARISSA HUDA | CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS