TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memperluas integrasi sistem pembayaran transportasi antar-moda dari Jakarta ke kota-kota lain. Dia mengatakan beberapa kota kini telah memiliki jenis angkutan beragam, yang model transaksi tiketnya harus disatukan.

“Apa yang dilaksanakan di Jabodetabek bisa menjadi contoh di kota-kota lain di Indonesia yang memiliki karakteristik yang sama sehingga pelayanan transportasi massal akan semakin meningkat,” katanya dalam konferensi virtual pada Rabu, 15 Juli 2020.

Budi Karya mencontohkan, kota yang saat ini memiliki kesamaan tipe moda transportasi dengan Jakarta adalah Palembang. Palembang memiliki jenis angkutan LRT, bus air, dan bus darat. Di kota-kota seperti Medan, Solo, dan Yogyakarta pun sudah memiliki alternatif transportasi kereta bandara yang sebentar lagi akan diintegrasikan dengan stasiun kota.

Menurut Budi Karya, seandainya sistem transportasi massal dan pembayaran tiket telah terintegrasai satu sama lain, Indonesia akan memiliki daya saing dengan negara lain. Dia juga berharap kebijakan terpadu tersebut bakal meningkatkan minat masyarakat menggunakan kendaraan umum.

Pemerintah telah berencana mengintegrasikan pembayaran pelbagai moda transportasi massal di DKI Jakarta melalui sistem electronic fare collection (EFC) yang akan dikelola oleh perusahaan patungan, PT Jaklingko Indonesia. Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan alat bayar yang berbeda saat akan berganti moda.

<!--more-->

Pengintegrasian mode alat bayar ini melibatkan Kementerian BUMN, Pemerintah DKI Jakarta, dan sejumlah stakeholder. Empat BUMD, yakni PT MRT Jakarta, PT Transjakarta, PT Jakarta Propertindo, serta PT MITJ, bakal menjadi pengelola Jaklingko Indonesia dengan komposisi pemilikan saham yang berbeda. PT MITJ memiliki saham sebesar 40 persen. Sedangkan PT MRTJ, PT TJ, dan Jakpro masing-masing memiliki saham sebesar 20 persen.

Rencana ini telah dibahas sejak Januari lalu melalui rapat terbatas pemerintah dan akan direalisasikan pada Juni tahun mendatang. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kolaborasi ini bakal memaksimalkan nilai ekonomi dan meningkatkan layanan sosial bagi seluruh masyarakat.

“Setelah awal 2020, BUMN melalui PT Kereta Api Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta membuat usaha patungan, PT MITJ (Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek) untuk mengelola stasiun terpadu di ibu kota, kini keduanya memperluas cakupannya,” ucapnya.

Kartika berharap kebijakan ini dapat membantu pemerintah pusat dan daerah mengefisienkan public service obligation. Apalagi, dengan sistem integrasi, pengelola transportasi akan melakukan penyesuaian tarif perjalanan yang dihitung berdasarkan jarak per kilometer.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA