TEMPO.CO, Jakarta - Upaya pemerintah mendongkrak pergerakan penumpang penerbangan melalui perjalanan dinas ke tujuh destinasi wisata diakui belum terlalu menaikkan okupansi maskapai Batik Air. Direktur Utama Batik Air Achmad Lutfie mengatakan porsi penumpang untuk segmen kedinasan kecil.

“Saya rasa masih tidak terlalu banyak karena tidak mungkin satu kantor berangkat beramai-ramai,” ujar Lutfie saat dihubungi Tempo, Selasa, 14 Juli 2020.

Lutfie menerangkan, saat ini porsi penumpang terbanyak untuk maskapainya adalah mereka yang berangkat untuk kepentingan pribadi. Meski begitu, dia mengakui adanya perjalanan dinas pegawai negeri sipil atau PNS sedikit memberi angin segar bagi maskapai.

Musababnya saat ini, arus pergerakan penumpang Batik Air hanya sepertiga dari kondisi normal. Biasanya, kata dia, pada hari-hari sebelum pandemi, maskapai milik Lion Air Group itu bisa mengoperasikan hingga 300 penerbangan. Namun kini jadwal terbang maskapai menyusut menjadi 100 penerbangan.

“Sebelum corona memang destinasi wisata dan dinas beda. Tapi sekarang diharapkan perjalanan dinas ke tempat wisata. Ya kalau pemerintah memutuskan itu kan alhamdulillah meningkatkan volume,” ucapnya.

Peningkatan penumpang diharapkan terus terjadi seandainya pemerintah melonggarkan batas maksimal angkutan penumpang per armada yang saat ini ditetapkan 70 persen.

Pemerintah menggeber pemulihan tujuh destinasi wisata dengan menggenjot tingkat kunjungan melalui perjalanan dinas PNS. Hal itu tertuang dalam surat edaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

<!--more-->

Pelaksana tugas Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Frans Teguh, mengkonfirmasi surat tersebut. "Saat ini sudah ada pergerakan," tutur Frans kepada Tempo.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto pun turut membenarkan kebijakan itu. Menurut Novie, perjalanan bisnis dan dinas merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan maskapai.

"Airliness sudah setengah mati. Jadi, saat perjalanan wisata sedang minim, kami coba dorong penerbangan dari segmen bisnis dan dinas pemerintahan," katanya.

Novie menerangkan, okupansi penerbangan dapat bertambah apabila pegawai pemerintah dari Ibu Kota bergerak ke daerah untuk inspeksi atau rapat. Namun, ia belum mengetahui berapa besar frekuensi tersebut akan naik akibat perjalanan dinas. "Belum ada target," katanya.

Surat edaran terkait kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada 6 Juli 2020. Surat itu ditujukan untuk tujuh kementerian di bawah Kemenko Maritim dan Investasi.

Isi surat itu salah satunya meminta setiap kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan matriks atau skema termasuk anggaran pelaksanaan perjalanan dinas ke Banyuwangi, Bali, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Riau, Labuan Bajo, dan Mandalika. Adapun pelaksanaan rapat ini dimulai pada akhir Juli hingga November 2020.

YOHANES PASKALIS