TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin meminta perusahaan pelat merah membelanjakan bahan-bahan baku baja untuk proyeknya dari Krakatau Steel untuk meningkatkan produktivitas industri dalam negeri. Pernyataan itu ia sampaikan saat menyambangi acara penandatanganan kerja sama antara PT Pertamina (Persero), PT Dok Galangan Kapal, dan PT Barata Indonesia.

"Jadi saya juga titip Pak Harry (Direktur Utama PT Barata Indonesia), kalau ini sudah dikasih proyek sama Ibu Nicke (Direktur Utama Pertamina) ya kalau bisa belinya (baja) dari Krakatau Steel," tuturnya, Selasa, 14 Juli 2020.

Budi menjelaskan, seandainya harga yang ditawarkan Krakatau Steel untuk bahan baku proyek tak sesuai dengan bujet perusahaan, ia meminta pihak penawar bernegosiasi dengan Direktur Utama Krakatau Steel. Namun, seandainya tidak ditemui kesepakatan karena adanya selisih harga yang tinggi, ia meyakinkan bahwa pemerintah sebagai regulator akan menengahi.

Imbauan itu, tutur Budi, juga telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, Luhut selalu menanyakan kepada kementerian dan lembaga di bawahnya terkait pemenuhan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.

"Pak Luhut itu paling suka yang dipanggil Pertamina terus. Beliau tanya, ini (proyek) gimana, belinya dari siapa, bajanya dari Cina apa enggak," ujarnya.

Direktur Utama Barata Fajar Harry Sampurna menyatakan pihaknya sudah berkomitmen untuk membantu pemerintah meningkatkan komponen TKDN. Perseroan juga telah menyepakati kerja sama dengan Krakatau Steel terkait pengerjaan beberapa proyek. "Kami sebelumnya telah tandatangan dengan KRAS, jadi semua baja dari KRAS," tutup Harry.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan perusahaannya terus berupaya memenuhi aturan batas minimal TKDN seperti yang tertuang dalam beleid yang telah diterbitkan pemerintah. Ia memastikan seluruh proyek perseroan sudah mencapai TKDN dengan komposisi 32-35 persen.