Anggaran Kesehatan Covid-19 Baru Cair 5 Persen, untuk Apa Saja?

Reporter

Editor

Rabu, 8 Juli 2020 14:14 WIB

Petugas bersiap mendistribusikan paket bantuan sosial dari Presiden RI yang didistribusikan melalui Kementerian Sosial di wilayah Rukun Warga (RW) 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juni 2020. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit pelaksanaan anggaran program penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/Nita Dian

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sudah menyiapkan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 hingga Rp 87,55 triliun. Hingga 8 Juli 2020, anggaran itu tercatat baru cair 5,12 persen saja atau sekitar Rp 4,48 triliun.

Anggaran Rp 87,55 triliun ini terbagi pada tiga pos. Ketiganya yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rp 3,5 triliun, insentif perpajakan Rp 9,05 triliun. Paling banyak untuk tambahan insentif stimulus Rp 75 triliun.

Namun dari ketiga pos ini, pencairan paling besar juga baru untuk BNPB. "Sudah (dicairkan) Rp 2,9 triliun," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2020.

Sementara sisa Rp 1,58 triliun lagi terbagi antara insentif perpajakan dan tambahan insentif stimulus. Kunta tidak menjelaskan lagi rincian masing-masing pos ini.

Sebelumnya, rendahnya serapan anggaran kesehatan ini membuat Presiden Jokowi marah dalam sidang kabinet 18 Juni 2020. "Bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba," kata Jokowi.

Advertising

Sebagai pos anggaran terbesar, tambahan insentif stimulus memiliki empat rincian. Keempatnya yaitu Rp 65,8 triliun untuk belanja penanganan pandemi Covid-19. Rp 5,9 triliun untuk insentif tenaga kesehatan. Sebanyak Rp 300 miliar untuk santunan kematian. Serta bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan sebesar Rp 3 triliun.

Hingga 30 Juni 2020, insentif tenaga kesehatan baru disalurkan sebanyak Rp 58,3 miliar. Proses pencairan yang lamban ini yang membuat Jokowi marah. Sehingga, aturan verifikasi untuk keperluan insentif pun dipangkas.

Selasa, 7 Juli 2020, Kementerian Keuangan pun sudah mentransfer Rp 1,3 triliun lagi ke daerah. Kebijakan ini diambil karena verifikasi untuk pencairan insentif ini kini dilakukan di daerah saja, tidak berjenjang sampai ke Kementerian Kesehatan.

Di level pusat, Kemenkes juga tetap menyalurkan anggaran kesehatan ini. Dari Rp 1,9 triliun insentif tenaga kesehatan yang mereka kelola, sudah tersalurkan Rp 278 miliar. Dari 60 miliar pos santunan kematian, sudah tersalurkan Rp 9,6 miliar. "Untuk 32 orang (masing-masing Rp 300 juta)," kata Kunta.

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

11 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

1 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

1 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

3 hari lalu

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

Salah satu kemudahan yang diberikan saat ini adalah peserta JKN aktif dapat berobat hanya dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Baca Selengkapnya