TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbang) Kementan Fadjry Djufry menyatakan, produk inovasi lembaganya yang berbahan dasar ekstrak Eucalyptus telah mengantongi izin edar dengan status produk obat tradisional atau jamu dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Nantinya, masyarakat dapat membeli aneka produk Eucalyptus ini di berbagai toko obat dengan harga yang terjangkau.

"Jamu ya, sudah melalui tahap dan tidak melanggar anjuran di Indonesia. Roll dan inhaler di atas tanggal 24 sudah banyak, artinya sekian puluh ribu. Nanti bisa dibeli di toko obat dan mini market dengan harga sangat terjangkau," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin 6 Juli 2020.

Adapun produk yang akan diproduksi ada berbagai macam bentuk seperti inhaler, roll on, balsem, diffuser, dan juga kalung aromaterapi Eucalyptus. Dalam proses produksinya, Kementan pun menggandeng PT Eagle Indopharma guna pengembangan serta produksi.

Berdasarkan izin edar yang sebatas produk jamu, Balitbang tidak mengklaim bahwa itu dapat menyembuhkan, melainkan hanya melegakan. Namun, kata Fadjry, tak menutup kemungkinan bahwa produk itu dapat membunuh virus Corona atau Covid-19 karena telah diuji di dalam laboratorium lembaganya.

Lebih jauh, dia menjelaskan, untuk saat ini produk tersebut belum melewati pengujian lanjutan seperti uji praklinis dan uji klinis. Fadjry, menerangkan, untuk uji klinis membutuhkan setidaknya 1,5 tahun. Sementara, riset untuk roll on, inhaler, hingga kalung aromaterapi Kementan baru berjalan sekitar 3 bulan.

"Produk tetap harus melalui uji klinis. Kita menyadari itu belum punya. Tidak ada klaim anti virus di sini. Jadi kalung kita menyadari belum ada uji praklinis dan klinis, sehingga tidak ada klaim di situ. Butuh uji praklinis akan tetap dijalankan," ucapnya.

Kementan pun menyatakan, produk Eucalyptus ini siap diproduksi secara massal dalam waktu dekat. "Produksi untuk inhaler dan roll on akan siap akhir bulan Juli, sementara kalung pada bulan Agustus. Produk ini belum melalui uji klinis, karena uji klinis harus dilakukan oleh Tim Dokter, di mana untuk kasus uji klinis harus diketuai oleh dokter spesialis paru,” katanya.

EKO WAHYUDI