TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan atau Stafsus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi Masyita Crystallin mengakui dari segi penyerapan anggaran stimulus atau belanja negara untuk penanganan Covid-19 tidak secepat yang diharapkan. Meski begitu, pemerintah terus mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran secara harian.

"Misalnya ada di kementerian atau lembaga tertentu seperti di Kementerian Kesehatan ada kendala maka dengan sangat mudah di-trace sebetulnya issues-nya ada di mana. Bukan untuk saling menyalahkan tentunya, tapi untuk segera menemukan solusi," kata Masyita dalam diskusi virtual Ngobrol @Tempo, Kamis, 2 Juli 2020.

Masyita juga mengatakan selalu ada ruang perbaikan dalam pemberian stimulus fiskal. Sejak awal pandemi Covid-19, pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus yang besar untuk meningkatkan permintaan dan kesehatan.

Saat ini pemerintah memberikan stimulus untuk meningkatkan dari sisi penawaran, salah satunya dengan penempatan dana Rp 30 triliun kepada empat bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Pemerintah juga mempercepat realisasi belanja anggaran untuk menanggulangi dampak Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, yang di dalamnya juga memuat detil realokasi dan refocusing anggaran pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran kementerian/lembaga sampai Mei lalu baru mencapai 10,41 persen dari anggaran yang dialokasikan sebelumnya sebesar Rp 1.851,10 triliun. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, realisasi anggaran berhasil mencapai 18,86 persen.

Soal minim realisasi anggaran kementerian dan lembaga ini yang belakangan ramai dibicarakan setelah video sidang kabinet parpurna, 18 Juni 2020 lalu beredar. Dalam video berdurasi 10 menit itu terlihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menumpahkan kekesalannya pada jajaran menterinya yang dinilai masih belum menempatkan situasi saat ini sebagai situasi genting dan membutuhkan respon cepat.

“Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja, segera keluarkan belanja secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sistem birokrasi menjadi salah satu penyebab realisasi anggaran belanja berjalan lamban. Situasi pandemi, kata dia membuat para pemegang kuasa anggaran cenderung lebih berhati-hati, dan tidak ingin sembarangan dalam mengeksekusi anggaran. “Biasanya yang berniat baik paling khawatir, ini menjadi dilema kami.”