TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR asal Fraksi Partai Gerindra Kardaya Warnika memuji komitmen PT Pertamina (persero) yang menyediakan 40 persen dana sendiri untuk pembangunan sejumlah proyek kilang senilai US$ 48 miliar. Menurut dia, ini adalah kali pertama Pertamina mendanai sendiri pembangunan kilang.

"Sejak Indonesia merdeka, dana untuk membangun kilang semua dari pemerintah," kata Kardaya dalam rapat bersama Pertamina di Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.

Sampai hari ini, ada sejumlah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) yang digarap Pertamina. Mulai dari RDMP Plaju di Sumatera Selatan, RDMP Dumai di Riau, RDMP Balongan di Jawa Barat, RDMP Cilacap di Jawa Tengah, dan RDMP Balikpapapn di Kalimantan Timur.

Adapun Kardaya bukan orang baru di bidang energi. Sejak 1978, ia sudah menjadi asisten eksploitasi Pertamina. Tahun 2005, Ia menjadi Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Lalu pada 2011, menjadi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.

Kardaya melanjutkan bahwa selama ini pemerintah yang mencari dana pembangunan kilang, kemudian Pertamina diminta mencari kontraktor untuk menggarapnya. "Sehingga jokes-nya: Pertamina itu tukang jahit, mesin jahitnya punya pemerintah," kata Kardaya.

Meski demikian, saat ini masih ada sisa 60 persen pembiayaan yang harus dicari Pertamina. Sumbernya ditargetkan berasal dari berbagai instrumen, seperti kemitraan strategis, bond, sampai commercial loan.

Hanya saja, Kardaya meminta Pertamina tidak terlalu berharap dengan investasi asing. Sebab, pengalaman bertahun-tahun membuktikan kemitraan dengan perusahaan migas asing sulit terealisasi. Kalaupun ada, mentok di tengah jalan. "Survei membuktikan," kata Kardaya.

Situasi itu sebenarnya terus terjadi sampai hari ini. Beberapa waktu lalu, rencana kerja sama Pertamina dengan Saudi Aramco di Kilang Cilacap akhirnya putus dan tak berlanjut. Penyebabnya adalah perbedaan pendapat soal valuasi aset Pertamina yang begitu besar.

Untuk itu, Kardaya menilai dukungan dana dari pemerintah tetap dibutuhkan. Ia pun meminta Pertamina berterus terang saja kepada pemerintah soal kemampuan mereka. Sebab, pembangunan kilang merupakan aspek ketahanan energi yang harus diurus terdepan oleh pemerintah.

Kardaya juga membandingkan anggaran US$ 48 miliar untuk ketahanan energi ini, dengan berbagai proyek infrastruktur Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Ini (kilang) tentu gak kalah penting untuk diutamakan," kata dia.

Jika hanya menunggu Pertamina, Kardaya khawatir berbagai proyek ini tidak berjalan baik. Sehingga, lebih baik 60 persen sisa pembiayaan bisa disediakan pemerintah dengan berbagai cara. "Udah biasa kok kita pinjam, kita ahli dalam minjem," ujar Kardaya.